AMBON,AT.--Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku terus mendorong keterlibatan disabilitas, perempuan dan pemuda dalam upaya penguatan demokrasi. Pasalnya, pelibatan tiga kelompok masyarakat ini belum maksimal, khususnya di Maluku.

Olehnya itu, YPPM Maluku melalui program Democratic Resilience (DemRes) yang bekerja sama dengan The Asia Foundation melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Rabu (14/9). Mereka diterima Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun.

Naam Seknun, Manajer Program DemRes YPPM Maluku mengatakan, program ini dimulai sejak 2021 hingga 2023. Pada tahun pertama, telah dilakukan sejumlah kegiatan untuk mendorong pelipatan kelompok disabilitas, perempuan, dan pemuda untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Dalam konteks pemilu, yang merupakan bagian penting dari demokrasi, kata Naam, disabilitas di Maluku mengeluhkan masih minimnya keterpenuhan hak-hak politik mereka dalam pemilu. Bahkan, ada perempuan lanjut usia yang baru pertama kali menggunakan hak politiknya pada pemilu 2019.

“Nah, lewat program DemRes ini, kami mencoba mendorong lembaga yang berwewenang maupun partai politik untuk melibatkan kelompok disabilitas secara aktif. Begitu pula pemuda dan perempuan,”kata Naam.

Audiensi dengan KPU Maluku, kata Naam, untuk memperoleh informasi perkembangan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan presiden, anggota legislatif maupun kepala daerah.

“Informasi ini tentu menjadi gambaran bagi untuk merancang dan melaksanakan kegiatan nanti. Tentu, juga informasi yang kami dapatkan dari penyandang disabilitas,”kuncinya.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun menyambut positif program yang sedang dilaksanakan YPPM Maluku. Sebab menurut dia, selama ini belum ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal fokus dan konsisten pada isu demokrasi.

“Saya punya pengalaman di LSM, meski tidak lama. Karena itu, kami menyambut baik kehadiran teman-teman dari YPPM Maluku. Ini menambah catatan saya terkait program soal demokrasi. Ini program bagus,”katanya.

Soal akses dan keterlibatan penyadang disabilitas dalam pemilu, kata Rifan, pihaknya selalu mengakomodir hal itu meski belum keseluruhan. Berbagai upaya yang dilakukan KPU Maluku, antara lain melibatkan dan memfasilitas penyadang disabilitas sebagai narasumber.

Namun permasalahannya, menurut dia, belum validnya data jumlah dan kategorisasi penyandang disabilitas sehingga menyulitkan petugas KPU untuk melakukan pendataan di lapangan.

“Ahirnya, penempatan TPS juga tidak akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, data kita soal disabilitas ini memang belum bagus. Misalnya, orang tua yang sakit dan sudah pakai kursi roda, biasanya disebut juga penyandang disabilitas, padahal bukan,”terangnya.  

Soal pelibatan pemuda, KPU Maluku juga pernah merekrut relawan pemilu dan demokrasi, dan membentuk komunitas peduli pemilu dan demokrasi.

Untuk pemilu 2024, KPU membentuk Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Elemen masyarakat di desa yang dilibaktkan. “Sedangkan partisipasi perempuan dalam pemilihan berdasarkan data KPU melebihi laki-laki. Jumlahnya bervariatif,”ungkapnya.

KPU juga tak lepas dari berita bohong hoaks. Hoaks pemilu 2019, misalnya, kotak suara dari kardus dan surat suara yang telah tercoblos sebelum pemilihan.

Bahkan, tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung, kata Rifan, juga sudah diwarnai hoaks. Salah satu hoaksnya yaitu sudah ada penetapan partai politik peserta pemilu 2024. “Padahal, verifikasi belum selesai. Penetapannya pada 14 Desember 2022 nanti,”ucapnya.

Menurut Rifan, berbagai permasalahan pemilu dan pemilihan ini, tidak dapat dihadapi dan diselesaikan oleh KPU saja. Perlu pelibatan aktif masyarakat secara luas maupun organisasi masyarakat sipil.

KPU Maluku akan terus terbuka karena tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan kelompok atau organisasi masyarakat. Olehnya itu, ia berharap dengan program DemRes ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti dapat meningkat sehingga indeks demokrasi juga akan semakin membaik.

“Kita juga akan mendukung semua program yang dijalankan oleh YPPM Maluku untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi yang tentunya akan melibatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu,”pungkasnya. 

Untuk diketahui, audiensi ini diikuti  Program Officer YPPM Abdoel Tangke, Program Manager DemRes Naam Seknun, dan sejumlah staf serta kelompok dampingan YPPM Maluku. Sedangkan Ketua KPU Maluku didampingi Kasubag Hukum dan Kasubag Humas KPU Maluku. (tab)