AMBON, AT. – Pastikan pengelolaan Blok Masela untuk kesejahteraan masyarakat, Archipelago Solidarity Foundation bekerja sama dengan Politeknik Negeri Ambon gelar Webinar Nasional bertajuk 'Blok Masela, Rakyat Maluku Dapat Apa?'. 

Webinar tersebut menghadirkan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina, Managing Director Economy and Policy Studies Prof. Dr. Anthony Budiawan, serta Praktisi Migas Ir. Haposan Napitupulu, MSi, PhD. Kegiatan itu dibuka Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dady Mairuhu.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti pentingnya keadilan pengelolaan sumber daya alam agar keberadaan Blok Masela benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat Maluku.

Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina, menegaskan bahwa Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun hingga kini belum mampu keluar dari persoalan kemiskinan.

Menurutnya, perjuangan memindahkan skema kilang terapung ke darat dilakukan agar Maluku memperoleh dampak ekonomi yang nyata melalui hilirisasi dan industrialisasi.

“Kami ingin kekayaan alam Maluku benar-benar menjadi pengungkit kesejahteraan rakyat. Jangan sampai gas diambil, tetapi Maluku tidak memperoleh manfaat yang sepadan,” tegas Engelina. Rabu (13/5). 

Ia juga mempertanyakan kejelasan porsi gas untuk kebutuhan hilirisasi dan industrialisasi di Maluku, setelah SKK Migas menyebutkan gas Masela telah habis terjual.

“Kalau tidak ada penjelasan terkait hilirisasi di Maluku, wajar rakyat mempertanyakan hak mereka. Yang dibutuhkan bukan hanya eksploitasi, tetapi bagaimana kekayaan itu menciptakan multiplier effect bagi daerah,” katanya.

Sementara itu, Prof. Anthony Budiawan menilai rakyat Maluku berhak mempertanyakan manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam di daerahnya.

Menurut Anthony, banyak daerah kaya sumber daya alam di Indonesia justru belum menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan risiko lingkungan dan sosial yang ditanggung masyarakat.

“Jangan sampai pengelolaan sumber daya alam hanya menguntungkan pusat dan investor, sementara daerah penghasil tetap tertinggal. Kalau Maluku hanya mendapat porsi kecil, apa bedanya dengan pola ekonomi kolonial,” ujarnya.

Ia menegaskan, perjuangan masyarakat Maluku tidak boleh berhenti pada pemindahan kilang ke darat, tetapi juga harus memastikan pengelolaan Blok Masela memberi dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Dalam kesempatan itu, Praktisi Migas Haposan Napitupulu turut menyoroti pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen milik daerah di Blok Masela.

Ia mengingatkan agar hak PI tersebut tidak dialihkan kepada pihak swasta karena berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat Maluku.

“PI 10 persen harus tetap berada dalam kendali pemerintah daerah. Jangan sampai dialihkan ke swasta karena itu salah satu sumber pendapatan penting bagi Maluku selama Blok Masela beroperasi,” katanya.

Menurut Haposan, daerah sebenarnya memiliki sejumlah skema pembiayaan yang dapat digunakan tanpa harus melepas kepemilikan PI kepada pihak lain.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan blueprint hilirisasi gas di Maluku agar sumber daya dari Blok Masela dapat mendorong lahirnya industri turunan seperti petrokimia, pupuk, plastik, hingga produk manufaktur lainnya.

“Kalau ada alokasi gas yang jelas untuk Maluku, maka peluang membangun industri hilir sangat besar. Ini yang harus dipersiapkan dari sekarang,” tandasnya. (Jen).