AMBON, AT. – Masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) menegaskan penolakan terhadap rencana konservasi di wilayah Pulau Damer. Penolakan itu disuarakan melalui aksi demonstrasi mahasiswa, masyarakat, dan sejumlah paguyuban Maluku di depan Kantor Gubernur Maluku.

Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hak-hak adat dan keberlangsungan ruang hidup masyarakat lokal di wilayah kepulauan MBD.

Massa aksi menilai proses penetapan konservasi dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat maupun lembaga adat setempat. Mereka juga mempertanyakan minimnya sosialisasi sebelum diterbitkannya kebijakan konservasi tersebut.

Pembina DPD Himpunan Barisan Indonesia Sunya Astha (HBISA) Maluku, Elvis Kolelsy, mengatakan Pulau Damer dan wilayah kepulauan lain di MBD bukan kawasan kosong tanpa penghuni, melainkan daerah yang memiliki masyarakat adat, sistem sosial, dan kearifan lokal yang selama ini menjaga kelestarian lingkungan secara turun-temurun.

“Selama ini masyarakat adat bersama pemerintah setempat mampu menjaga hutan dan laut mereka sendiri. Karena itu muncul pertanyaan besar ketika ada program konservasi yang dianggap tidak transparan dan terkesan dipaksakan,” ujarnya.

Menurut Elvis, masyarakat merasa curiga karena Surat Keputusan (SK) penetapan konservasi disebut terbit tanpa proses sosialisasi terbuka kepada warga terdampak. Hal itu kemudian memicu penolakan dari masyarakat Pulau Damer, baik yang berada di Ambon maupun di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam seharusnya berbasis masyarakat dan menghormati hak-hak adat, bukan hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu ataupun pihak pengusaha.

Dalam aksi tersebut, perhatian publik juga tertuju pada kehadiran A. Watloly yang ikut bersama mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Maluku.

Kehadiran akademisi senior asal Pulau Damer itu dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat tanah kelahirannya.

Aspirasi massa akhirnya diterima Sekretaris Daerah Provinsi Maluku bersama Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku. Pemerintah disebut akan meninjau kembali kebijakan konservasi yang menuai penolakan tersebut.

Masyarakat berharap polemik ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah maupun pihak swasta agar setiap program pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.

Selain itu, masyarakat MBD dan Maluku secara umum juga diimbau tetap bersatu menjaga warisan leluhur melalui lembaga-lembaga adat yang selama ini menjadi benteng perlindungan tanah, laut, dan hutan adat.

“Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena tidak menjaga tanah dan warisan leluhur kita sendiri,” pungkas Elvis. (Jen)