Tolak Kehadiran Pemprov dan Pemkab SBB, Mahasiswa Latu Persoalkan Perubahan Nama Cengkeh Hutan
Kabid KP PC IPMAL Masohi, Muhammad Fathir Patty. Istimewa
AdminRedaksi
18 Nov 2026 19:59 WIT

Tolak Kehadiran Pemprov dan Pemkab SBB, Mahasiswa Latu Persoalkan Perubahan Nama Cengkeh Hutan

MASOHI, AT. – Perubahan nomenklatur cengkeh hutan asal Negeri Latu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menjadi “Nusa Amahitu” menuai keberatan dari kalangan pemuda dan mahasiswa Negeri Latu. 

Mereka menilai perubahan nama tersebut berpotensi mengabaikan sejarah, identitas, serta warisan leluhur masyarakat setempat.

Keberatan itu turut disertai penolakan terhadap kehadiran Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam agenda upacara adat pelepasan varietas cengkeh hutan yang menggunakan nama “Nusa Amahitu”.

Kabid KP PC IPMAL Masohi, Muhammad Fathir Patty, menegaskan penolakan tersebut bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah maupun sikap anti-pembangunan, melainkan ekspresi kekecewaan atas proses perubahan nama yang dinilai tidak menghormati identitas historis masyarakat Negeri Latu.

“Persoalan yang sedang kami suarakan bukan sekadar persoalan nama sebuah varietas tanaman cengkeh. Ini adalah persoalan sejarah, identitas, hak masyarakat adat, serta penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun,” tegas Fathir.

Menurutnya, nama yang selama ini dikenal dan hidup di tengah masyarakat Negeri Latu memiliki nilai sejarah, cerita, serta ikatan emosional yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan kehidupan masyarakat. Karena itu, perubahan nama tersebut harus memiliki dasar yang jelas dan melibatkan masyarakat yang memiliki hubungan historis dengan cengkeh hutan tersebut.

Fathir mempertanyakan dasar perubahan nomenklatur menjadi “Nusa Amahitu”, termasuk siapa yang memiliki kewenangan menentukan nama baru dan sejauh mana masyarakat Negeri Latu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Ia khawatir, perubahan nama tanpa keterlibatan masyarakat justru membuka ruang bagi kepentingan tertentu yang berpotensi mengesampingkan identitas dan sejarah leluhur. Masyarakat yang selama ini menjaga dan merawat keberadaan cengkeh hutan, kata dia, jangan sampai kehilangan posisi dalam menentukan pengakuan atas warisan alamnya sendiri.

“Jangan sampai kepentingan segelintir orang justru mengorbankan identitas dan sejarah masyarakat yang selama ini menjaga serta merawat keberadaan cengkeh hutan tersebut. Jangan sampai kekayaan alam yang tumbuh dan diwariskan oleh leluhur masyarakat Negeri Latu kemudian dijadikan ruang kepentingan tertentu, sementara masyarakat pemilik sejarahnya justru ditempatkan sebagai penonton di tanahnya sendiri,” kata Fathir.

Ia menambahkan, cengkeh hutan bukan semata komoditas pertanian yang dapat diberi nama, dilepas varietasnya, kemudian dijadikan kebanggaan dalam agenda seremonial pemerintahan. Lebih dari itu, tanaman tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, warisan pengetahuan leluhur, dan identitas budaya Negeri Latu.

Karena itu, setiap proses pengakuan, penamaan, maupun pelepasan varietas, menurutnya, harus mengedepankan keterlibatan masyarakat Negeri Latu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah keberadaan tanaman tersebut.

Fathir menegaskan, mahasiswa Negeri Latu tidak menolak upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi pertanian dan memperkenalkan kekayaan alam Maluku. Namun, pengembangan potensi daerah harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap sejarah dan identitas masyarakat.

“Pemerintah seharusnya hadir sebagai pihak yang melindungi, mengakui, dan memperjuangkan hak masyarakat, bukan justru membiarkan munculnya kekecewaan akibat keputusan yang dianggap mengabaikan suara masyarakat setempat,” ujarnya.

Ia juga menilai, penamaan sebuah varietas bukan sekadar persoalan rangkaian kata, melainkan menyangkut sejarah, nilai kebudayaan, ingatan kolektif, dan kehormatan masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan nama tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat yang memiliki ikatan sejarah dinilai patut dipertanyakan.

Atas persoalan tersebut, mahasiswa Negeri Latu meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat agar tidak terburu-buru melaksanakan agenda seremonial pelepasan varietas cengkeh hutan bernama “Nusa Amahitu” sebelum persoalan penamaan diselesaikan secara terbuka dan melalui musyawarah bersama masyarakat Negeri Latu serta pihak-pihak yang memahami sejarahnya.

Mereka juga mendesak agar proses penamaan varietas ditinjau kembali, disertai penjelasan mengenai dasar historis, administratif, dan ilmiah yang digunakan. Masyarakat Negeri Latu, kata Fathir, berhak memperoleh penjelasan, menyampaikan pendapat, dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan warisan leluhurnya.

“Kami tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi. Kami sedang memperjuangkan penghormatan terhadap sejarah dan identitas Negeri Latu,” tegasnya.

Fathir menegaskan, mahasiswa Negeri Latu akan terus menyuarakan persoalan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap tanah adat, sejarah, serta martabat masyarakat Negeri Latu.

“Tanah ini memiliki sejarah. Cengkeh ini memiliki asal-usul. Dan masyarakat Negeri Latu memiliki hak untuk mempertahankan identitas warisan leluhurnya,” tutup Fathir. (AJ).

Dapatkan sekarang

Ambon Terkini, Ringan dan cepat
0 Disukai