AMBON, AT-.Wacana anggota Badan Intelijen Negara (BIN) diangkat sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah menuai polemik. Sejumlah tokoh protes meski banyak masyarakat yang menilai sah-sah saja.

Isu penjabat Bupati Maluku Tengah dari kalangan TNI atau Polri ini menguat, setelah satu dari tiga nama yang diusulkan DPRD Maluku Tengah dan Gubernur Maluku belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendgri) hingga Selasa, 6 September 2022, kemarin. Padahal, akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Abua Tusaikal dan Marlatu Leleury pada 8 September, besok.

Tuasikal Abua menjagokan Rakib Sahubawa, Sekretaris Daerah Maluku Tengah. Ia telah melakukan lobi-lobi ke Mendagri, tetapi belum ada sinyal positif.

Sementara nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Muhammat Marasabessy juga digadang-gadang bakal jadi penjabat. Peluang Ketua Ikatan Alumni Universitas Pattimura, itu cukup terbuka karena dorongan langsung dari Gubernur Maluku Murad Ismail, sebagai karteker Bupati Malteng.

Namun masih berdasarkan informan terpercaya, Mendagri bakal melirik Pejabat Tinggi (Pati) dari unsur Badan Intelijen Negara (BIN) baik TNI atau Polri untuk menjabat karteker Bupati Maluku Tengah.

"Semua punya kepentingan di posisi ini. Abua terus perjuangkan Sekda Malteng sebagai karteker. Pak Gubernur juga jagokan Muhammat Marasabessy. Dan terakhir kami dapatkan informasi ada juga unsur dari BIN, yang akan dilibatkan sebagai karteker. Saya kira itu kewenangan Mendagri. Karena karteker Bupati SBB saja BIN, mengapa daerah lain tidak bisa,?" kata sumber yang enggan namanya disebutkan, Senin (5/9).

Munculnya isu BIN, baik dari unsur TNI maupun Polri menjabat karteker bupati Maluku Tengah, setelah sebelumnya mantan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat (SBB), direspon beragam oleh masyarakat Maluku.

Mantan anggota DPRD Maluku lima periode, Lutfi Sanaky mengatakan, TNI dan Polri sebaiknya fokus mengurus internal lebih dulu. Posisi karteker atau penjabat Bupati Maluku Tengah harus diberikan kepada sipil sesuai amanat reformasi.

Namun, bila Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan penjabat diluar usulan Gubernur Maluku Murad Ismail, dan  DPRD Maluku Tengah, terutama dari profesional ASN yang memenuhi syarat, dan justru menetapkan kalangan militer aktif maupun pensiun, menurut Lutfi, harus disikapi secara serius.

"Jika Kemendagri  menetapkan Penjabat Bupati Malteng  sesuai  informasi yang beredar-benar berasal dari TNI/Polri, maka sudah saatnya anak Maluku rapatkan barisan, menyusun kekuatan menolak, menolak, dan menolak serta melawan secara konsitutisional,"tegas Lutfi dalam sebuah grup WA yang dikituip Ambon Ekspres ats izin yang bersangkutan, Selasa (6/9).

Sebab, lanjut advokat senior itu, Kemendagri tidak menghargai putra terbaik Maluku dari kalangan Apratur Sipil Negara (ASN)  memimpin daerahnya  sendiri.

"Ini  adalah pelecehan terhadap putra-putra terbaik daerah  yang diusulkan oleh daerah karena Maluku  tidak dalam status DOM (Daerah Operasi Militer), tidak berstatus darurat militer atau darurat sipil,"jelasnya.

Pengangkatan  mantan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat SBB, lanjut Lutfi, harusnya jadi yang pertama dan terakhir. Sebab, mantan aktivis HMI, itu khawatir bila TNI atau Polri kembali memimpin sementara Maluku Tengah, dapat dipastikan semua penjabat bupati tahun 2023 juga diisi oleh TNI-Polri.

"Dan kita  menjadi penonton di rumah sendiri. Jangan biarkan hal itu terjadi,"pungkas mantan kader partai Gerindra dan PKB itu.

Sebelumnya, akademisi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Amelia Tahitu mengatakan, karteker Bupati Maluku Tengah harus yang mampu dan paham soal pemerintahan serta mengenal karakteristik masyarakat di wilayah itu. Bila memungkinkan, karteker bisa dari  TNI atau Polri karena dengan berbekal pengalaman, situasi Kamtibmas diyakini bisa diatasi dengan baik.

"Yang penting bisa menjaga kondisi Kamtibmas di masyarakat Maluku Tengah tetap aman dan damai. Jangan lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sampai merugikan kita sendiri. Tapi kalau dari TNI atau Polri malah itu lebih baik, menurut saya," sahut Tahitu.

Tokoh pemuda Maluku Tengah, Said Mualo juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, Maluku Tengah baiknya dipimpin oleh anggota BNI, baik TNI atau Polri ketimbang sipil dan putra daerah sendiri.

Bila putra daerah, yang tampak adalah kepentingan sekelompok tertentu, terutama dalam pelayanan administrasi, sistem pemerintahan dari daerah hingga ke desa dan dusun, pengambilan kebijakan pembangunan maupun penganggaran yang bermotif politik 2024.

"Kenapa diperjuangkan orang ini dan itu harus jadi karteker?, karena masing-masing punya tujuan tertentu di dalamnya. Kita masyarakat sudah tahu itu. Maka diharapkan adalah karteker harus dari unsur BIN, itu lebih tepat karena tidak ada kepentingan yang dimainkan,"tandasnya. (whb/tab)