ARU,AT-- Bupati Timotius Kaidel turut mendampingi Hendrik Lewerissa dalam upaya memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan perlindungan kawasan pesisir di Provinsi Maluku kepada pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut berlangsung bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw di Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Hadir pula sejumlah bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Maluku.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Maluku menyampaikan bahwa Provinsi Maluku membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya terkait pembangunan bendungan, pengendalian abrasi pantai, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat di pulau-pulau kecil.
Menurut Hendrik Lewerissa, Maluku saat ini tengah menopang tiga Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.
Ia menjelaskan, Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Bendungan tersebut diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan.
“Keberadaan Bendungan Way Apu sangat strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional,” ujar Lewerissa.
Selain Kabupaten Buru, sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur selama ini juga dikenal sebagai lumbung pangan utama di Maluku.
Namun demikian, persoalan yang dihadapi Maluku tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan. Sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau dan wilayah laut mencapai lebih dari 92 persen, Maluku juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim.
“Abrasi di wilayah pesisir semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat pesisir sangat merasakan dampaknya,” kata Lewerissa.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pembangunan talud pengaman pantai serta penanganan kawasan bantaran sungai yang kini semakin rentan rusak akibat gelombang dan cuaca ekstrem.
Selain abrasi, persoalan air bersih juga menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Maluku. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
“Tidak semua pulau memiliki sumber air bersih yang memadai. Ini menjadi tantangan besar bagi kami sebagai daerah kepulauan,” tambahnya.
Gubernur Maluku juga mengakui keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum mampu membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur dasar secara mandiri. Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat terus diperjuangkan guna mempercepat pembangunan di wilayah Maluku.
“Kami datang membawa perencanaan dan kebutuhan daerah secara langsung supaya bisa mendapat perhatian pemerintah pusat,” tutupnya.
