AMBON,AT—Tidak temuan bukti, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hentikan penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Kwatda Pramuka tahun 2023 dengan anggaran kerugian sebesar Rp 2,5 miliar.

Pemberhentian perkara Kasus Kwarda tersebut disampaikan langsung oleh Kasi Penkum dan Hummas Kejati, Ardy dalam rilis yang sekaligus membantah tudingan Laporan yang disampaiakan LSM LIRA Maluku, Selasa (19/11).

Ia menjelaskan, lain hal dengan Kasus Dana Hibah untuk Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Maluku, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan telaahan Bidang Pidsus, terdapat beberapa fakta yakni Inspektorat Provinsi Maluku, telah melakukan audit/proses Pemeriksaan Internal APIP dan berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Khusus terhadap biaya perjalanan dinas dan pembayaran uang saku pada kegiatan Pertikaran Nasional IV di Palembang oleh Ketua Dewan Kerja Daerah Maluku, dinyatakan tidak sesuai ketentuan, oleh karena itu harus segera dikembalikan kepada Kas Daerah Provinsi Maluku, 

Namun hal itu, lanjut juru bica Kejati Maluku itu bahwa, temuan terkait biaya perjalanan dinas dan pembayaran uang saku tersebut telah dikembalikan berdasarkan data/dokumen yang diperoleh dari Inspektorat Provinsi Maluku yaitu Surat Tanda Setor (STS) ke Kas Daerah Provinsi Maluku.

"Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat kami sampaikan terkait Kasus Dana Hibah untuk Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Maluku ini, Kami hentikan dan dalam hal jika ditemukan bukti baru (NOVUM) akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Ardy.

Ardy yang juga dikonfirmasi ulang berdasarkan pernyataannya membenarakan hal demikian.

"Sesuai dengan penjelasan dalam rilis itu," tandasnya.

Diketahui, Kasus tersebut terindikasi dilakukan pertanggung jawab fiktif, yang tidak ada kegiatannya oleh Pramuka Maluku. 

Kasus ini mencuat saat diungkap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku tahun 2023 lalu. Dimana saat itu, Widya Pratiwi masi menjabat sebagai ketua Kwarda Pramuka Maluku.

Mantan Isteri Gubernur Maluku, 2018-2024 itu dinilai bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dana hibah tersebut. Namun hingg saati ini, Widya kini menjabat sebagai Anggota DPR RI terpilih dapil Maluku dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), kasus tersebut secara dadakan langsung di hentikan penyelidikan oleh Kejati Maluku. (Jar).