AMBON, AT-Insentif Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon yang menangani pasien Covid-19 hingga kini belum juga dibayarkan. Padahal dananya sudah ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke rekening Rumah Sakit.

Merasa ketidakpastian, para Nakes beberapa kali mengaduh ke DPRD Maluku. DPRD kemudian memanggil Direktur RSUD Haulussy, dr. Nasaruddin untuk dibicarakan. Pertemuan yang sudah dilakukan berulang kali itu, jawaban Dirut akan dibayarkan. Namun sampai saat ini belum juga terealisasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin merasa geram, karena merasa lembaga perwakilan rakyat itu telah dibohongi oleh dr Nasaruddin.

"DPRD sudah panggil banyak kali. Direkturnya ngomong di sini oke akan di dibayar, masalahnya cuma soal juknis. Juknis beres. Kembali beralasan buka rekening, kendalanya karena banyak orang. Semua sudah selesai, kenapa juga belum di bayarkan?," tanya Rovik kepada awak media di Kantor DPRD Maluku, kemarin.

Bayangkan saja, lanjut Rovik, insentif para Nakes sejak Tahun 2020 sampai hari ini belum dibayarkan bisa saja karena  anggaran sudah terpakai untuk keperluan lain. Tetapi bukan dengan mengabaikan hak nakes.

"Kan ada pembangunan di RSUD Haulussy yang menggunakan dana APBN tapi tidak selesai. Kurang lebih dananya Rp 43 miliar rupiah yang sudah dihabiskan. Malah masih butuh 10 Miliar. Dana 10 M itu diambil dari RSUD yang mungkin saja di dalamnya termasuk dana claim Covid. Ini masih dugaan saya seperti itu. Kasihan nasip orang bagaimana," bebernya.

Politisi PPP ini meminta kepada Pimpinan Komisi IV dan Pimpinan DPRD Maluku untuk keluarkan rekomendasi pergantian Direktur diganti dengan yang lain. Karena tidak ada progres selama ini.

"Kalau bicara biking akreditasi semua orang bisa kok. Akreditasi cuma kerja formal normatif. Bukan prestasi lah itu. Saya akan sampaikan kepada pimpinan harus dikeluarkan rekomedasi menggratiskan Direktur RSUD Haulussy saat ini, cari saja dengan yang lain," tegas Rovik.

Rovik menerangkan, DPRD sudah melakukan tugas dan fungsinya. Antara lain dengan memanggil Dirut RSUD Haulussy untuk dibicarakan bersama.

"Tapi hasilnya kan nihil," ulasnya.

Pada kesempatan itu, Rovik pun menyarakan agar pihak Kejaksaan dan Kepolisian harus mengusut kasus ini, kenapa sampai insentif Nakes belum dibayarkan.    
Kepada Sekda Provinsi Maluku juga diminta perhatikan. Karena ini bukan masalah biasa.

"Kita berharap bayar saat Natal tahun lalu, agar Nakes yang non muslim bisa natal dengan suka cita. Ternyata tidak. Begitu juga di bulan Ramadan ini mereka sangat berharap tapi juga tidak. Padahal uangnya sudah ditransfer dari pusat ke rekening rumah sakit. Bahkan pengakuan Dirut akan di bayar tapi belum terealisasi. Ini bohong harus di evaluasi untuk dikeluarkan rekomendasi pemberhentian," imbuh Rovik

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut meminta pihak 
RSUD Haulussy untuk segera melakukan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang melayani Pasien Corona Virus Desease (Covid-19). 

Ditegaskan, DPRD telah melakukan pertemuan bersama Direktur RSUD Dr. M. Haulussy, Nazaruddin bersama jajaran Tim Petunjuk Teknis (Juknis) dan disepakati agar pembayaran tetap dilakukan sesuai dengan juknis yang  ditandatangani. 

Baginya, Insentif nakes merupakan hak dari para petugas yang telah melakukan tugas dan tanggung jawab di garda terdepan dalam melayani Pasien Covid-19 sejak Tahun 2020

“DPRD dalam kewenangannya telah memanggil Direktur RSUD Dr. M. Haulussy untuk menyelesaikan persoalan pembagian insentif, nakes sehingga kita mintakan agar segera di dibayarkan secepatnya,” ungkapnya. (WHB)