Kubangun :  Pemprov Maluku Belum Beri Jawaban 

AMBON, AT-Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Tahun 2024 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Pemerintah daerah,  belum ada titik terangnya hingga detik ini.

Hal ini terungkap saat rapat Komisi I DPRD Maluku, kemarin di Kantor DPRD yang dipimpin ketua Komisi, Amir Rumra dengan melibatkan KPU dan Bawaslu serta tim Anggaran Pemprov Maluku. 

"Rapat dengan KPU dan Bawaslu bersama tim anggaran Provinsi Maluku, namun rapatnya belum ada titik terang soal persetujuan anggaran yang diusulkan oleh kedua lembaga penyelenggara ini," ujar Amir kepada awak media.

Dikatakan, dari penjelasan KPU dan Bawaslu bahwa kedua lembaga tersebut, telah siap dalam melakukan tahapan. Tetapi terpenting adalah harus di barengi dengan anggaran yang sementara di usulkan, tetapi belum ada jawaban Pemprov Maluku.

"Nah, karena belum ada jawaban, maka kami agendakan kembali untuk rapat koordinasi, bersama pemerintah, dihadiri oleh sekda atau langsung gubernur, agar bisa mengambil keputusan terkait pengusulan anggaran," ungkapnya.

Anggaran Pilkada untuk kabupaten/kot, tutur Rumra, sudah siap, misalnya Kota Tual yang sudah menyiapkan Rp 10 Miliar rupiah. Tinggal Pemerintah Provinsi Maluku. Meski ada kendala anggaran, tetapi bukan berarti Pilkada harus ditunda. Dana Pilkada, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

"Kita agendakan, April ini Rakor dengan Pemprov,  karena pada Bulan Mei, KPU Bawaslu sudah sibuk dengan berbagai tahapan. Pilkada tetap dilakukan. Cuman dari sisi anggaran, harus juga disesuaikan dengan kemampuan dana daerah. 
Dan kita berharap Rakor nanti, bisa di dudukan bersama bahas consering anggaran, dengan  Pemda Provinsi atau juga bisa melibatkan Pemda Kabupaten/Kota," katanya.

Tempat yang sama, Ketua komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Syamsul Rifan Kubangun pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu jawaban Pemerintah daerah, terkait anggaran Pilkada yang diusulkan. Tapi  belum ada kepastian, maka telah dijadwalkan untuk harus dilakukan rapat koordinasi dengan melibatkan Pemerintah daerah secara langsung, agar ada jawabannya seperti apa.

"Kita berharap Rakor nanti, ada keputusan keputusan sebagaimana yang kita harapkan bersama," singkat Rivan. (WHB)