Ambon, AT-Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyoroti keras fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terus melanda sejumlah daerah di tanah air, termasuk di Provinsi Maluku.
Menurut Patrice, krisis antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah berlangsung hampir satu tahun terakhir merupakan persoalan serius yang menuntut penanganan segera dari pemerintah pusat. Dampak kelangkaan energi tersebut dinilai tidak lagi sebatas antrean di jalan raya, melainkan telah memukul sendi-sendi perekonomian dan hajat hidup masyarakat luas.
"Ini persoalannya sudah tidak biasa karena hampir setahun ini masyarakat antre untuk mendapatkan solar dan pertalite. Itu bukan sekadar antre; dampaknya kalau petani membutuhkan distribusi pupuk menjadi terlambat, pengiriman logistik barang terhambat, dan ujungnya harga barang ikut melonjak," ungkap Patrice kepada wartawan di Ambon, Minggu (15/11/2026) malam.
Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem itu mengaku, menyaksikan langsung pemandangan antrean mengular kendaraan di berbagai provinsi selama melakukan safari politik dalam beberapa pekan terakhir.
"Setelah kami berkeliling dari Aceh sampai hari ini tiba di Maluku, satu pemandangan yang sama adalah antrean BBM. Setiap kami melintas dari bandara menuju hotel, terlihat deretan mobil antre sampai menginap. Kita sangat prihatin dengan kondisi ini," tuturnya.
Menyikapi situasi tersebut, Patrice mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mengambil langkah taktis guna mengurai kemacetan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus-menerus dibebani kesulitan.
Ia mempertanyakan akar persoalan yang menyebabkan pasokan energi tersendat di lapangan—apakah dipicu oleh kebijakan pembatasan kuota, tata kelola distribusi yang buruk, atau adanya praktik penimbunan BBM secara masif oleh oknum tertentu.
"Oleh karena itu, kita meminta Bapak Presiden Prabowo untuk memberi atensi khusus terhadap masalah ini; apakah ini persoalan distribusi, ada praktik penimbunan, atau memang karena kuotanya yang dibatasi," tegasnya.
Patrice menilai, hingga kini belum terlihat terobosan konkret dari Kementerian ESDM dalam menuntaskan polemik kelangkaan BBM bersubsidi maupun penugasan di daerah.
"Kita belum melihat langkah konkret dari Menteri ESDM Pak Bahlil untuk mengatasi masalah ini. Dalam konferensi pers berkali-kali dikatakan stok cukup, tetapi faktanya di mana-mana masyarakat mengeluh soal kelangkaan BBM," kritiknya.
Lebih jauh, Patrice mengusulkan agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinetnya yang dinilai belum optimal menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.
"Menurut saya, momentum politik ke depan harus dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi seluruh kabinetnya agar masyarakat Indonesia bisa merasakan hasil pembangunan dalam dua tahun masa golden time sebelum memasuki tahun politik Pemilu 2029. Evaluasi menyeluruh akan menjanjikan kepercayaan bagi investor maupun masyarakat," pungkasnya.(cal)
Dapatkan sekarang