AMBON,AT-Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Alifuru (Gemafuru) berunjuk rasadi di kantor DPRD Maluku. Mereka kesal lantaran salah satu peserta seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)  17 Agustus tahun 2024 tingkat nasional yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku dicurangi.

Kedatangan para mahasiswa di kantor DPRD Maluku sekitar pukul 09.30 WIT. Aksi tersebut dikawal oleh aparat kepolisian dari Polresta Ambon, Rabu (12/06). 

Pendemo menyebut, Kristiani Yelumatalale, siswa Kelas 10 SMA Negeri 3 Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dinyatakan lulus seleksi tingkat Kabupaten hingga provinsi. Kristian menjadi salah satu dari empat peserta yang akan diberangkatkan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional pada 9 Juni 2024 di Jakarta.

Namun yang bersangkutan digantikan tanpa pemberitahuan resmi.

"Kristiani bersama tiga rekannya Riska Dwi Latuconsina, Cleo Fadli Ririhena, dan Aril Lestaluhu yang diumumkan sebagai pemenang dan lanjut ke tingkat nasional. Kok tiba-tiba digantikan dengan alasan 
masalah kesehatan. Ini ada permainan oleh Kesbangpol," sebut Yancen, salah satu pendemo.  

Koordinator lapangan (Korlap) Welrinto Luturmas menyebutkan, Kristiani Lumatalale diperlakukan tidak adil dan tidak profesional oleh panitia seleksi Paskibra di tingkat provinsi. Patut diduga terjadi tindakan nepotisme dalam proses itu.

Mereka meminta agar Panitia Seleksi (Pansel) bertanggung jawab atas kebijakan yang mendiskualifikasi Kristiani. 

"Padahal Kristiani memperoleh nilai yang lebih tertinggi dari peserta lainnya. Tetapi karena kepentingan tertentu, nilainya dijadikan rendah," sebutnya. 

Pendemo meminta DPRD Maluku untuk segera memanggil dan mengevaluasi Pansel atas dugaan tindakan nepotisme yang dilakukan secara sengaja. 

"Selama seleksi saudari Kristiani tidak pernah mengalami pingsan atau pusing seperti yang disampaikan Kepala Kesbangpol Maluku. Itu hanya alasan mereka saja," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun saat menerima pendemo mengatakan, dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa (11/6) telah disampaikan secara resmi ke Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dan disaksikan langsung Forkopimda termasuk kepala Kesbangpol Maluku. 

Sikap DPRD sangat jelas, bahwa yang dilakukan panitia seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Maluku adalah tindakan diskriminasi.

"Sikap DPRD jelas, meminta Pemda Provinsi Maluku untuk kembalikan peserta tersebut. Jangan ada nepotisme, dan jangan ada  tipu-tipu tapi apa adanya. Ini disampaikan kemarin (Selasa-red) secara resmi ke Pj. Gubernur saat rapat paripurna disaksikan seluruh Forkopimda yang hadir,"kata Benhur. 

Benhur berjanji, Komisi IV akan melakukan pertemuan dengan tim seleksi dan Dinas Pendidikan karena berkaitan dengan siswa, termasuk melibatkan pihak yang merasa dirugikan. 

"Prinsipnya, sikap DPRD sama dengan pendemo, berantas yang namanya nepotisme dan kembalikan hak orang kepada yang sebenarnya. DPRD minta kembalikan karena ini haknya,"tegasnya. (Wahab)