AMBON,AT-Anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku belum cair sepenuhnya. Sejauh ini baru direalisasikan 70 persen, sementara sisa 30 persen belum cair.

Menurut Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa, pencairan anggaran untuk penyelenggara Pilkada dalam hal ini Bawaslu dan KPU, itu sebanyak dua kali.

"Jadi, Pemda harus merealisasikan anggaran Pilkada serentak 2024 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam dua tahap, yakni 40 persen pertama dicairkan menggunakan APBD 2023, sisa 60 persen memakai APBD 2024," singkatnya. 

Menyikapi hal ini, Sadali le, Pj Gubernur Maluku menerangkan, kebijakan dari pusat dianggap paling strategis karena bisa meringankan beban Pemda dalam merealisasikan anggaran Pilkada, yang digelar 27 November 2024 mendatang.

"Di Maluku sendiri, Pemprov telah melakukan realisasi pencairan anggaran Pilkada serentak kepada KPU, dan Bawaslu sebesar 70 persen yang anggarannya bersumber dari APBD 2023," beber dia. 

Sadali mengaku, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan anggaran berupa dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilukada, baik untuk KPU dan Bawaslu maupun untuk aparat keamanan. Anggaran yang dialokasikan kepada KPU Maluku berdasarkan kesepakatan dalam NPHD sebesar Rp.178.575.843.200, sedangkan Bawaslu Provinsi Maluku Rp.85.304.082.000,-.P

"Perlu diketahui bahwa, dana hibah untuk KPU sudah dicairkan 100 persen dicairkan Pemprov Maluku," terang Sadali, saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2024 bersama Forkopimda, Kamis (25/7) kemarin.

Berbeda dengan KPU, Sadali mengaku, untuk Bawaslu Maluku sendiri pencairan hingga saat ini baru mencapai kurang lebih 70 persen.

"Realisasi anggaran Pilkada sesuai NPHD untuk Bawaslu Provinsi Maluku, sampai Juli ini baru 70-an Persen. Nanti akan dicairkan lagi paling lambat Agustus 2024, bersama anggaran lainnya seperti keamanan," terangnya.

Kata dia, kesiapan yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan mungkin sudah dijalankan dengan baik oleh KPU maupun Bawaslu, hingga berada pada tahapan penyusunan DPS yang akan berlangsung hingga 11 Agustus 2024.

"Mudah-mudahan segala tahapan ini bisa dituntaskan sampai pada 27 November, dan berjalan sesuai dengan schedule yang ditetapkan," harap dia.

Di akhir pembicaraan, Sadali mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menggunakan hak pilih, untuk memilih para calon pemimpin berdasarkan hati nurani.

"Perbedaan pilihan jangan dipersoalkan, karena siapapun yang terpilih itulah itu berdasarkan hati nurani rakyat. Jadi kami berharap kita berbeda tapi jangan pecah karena perbedaan," tutup Sadali. (Enal)