MASOHI, AT. – Buntuti terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan pembenahan menyeluruh. 

Desakan ini muncul saat rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah terkait penyampaian kata akhir fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPP APBD) Tahun Anggaran 2024 dan Nota Perhitungan APBD 2024, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Malteng, Rabu (8/10).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Carl Men Haurissa, didampingi Wakil Ketua Arman Mualo dan Zeth Latukarlutu, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Rakib Sahubawa, mewakili Bupati Maluku Tengah.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, namun dengan sejumlah catatan strategis terhadap sektor pelayanan publik, terutama pelayanan kesehatan di RSUD Masohi yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili Nirmala Pattikawa monyoroti lemahnya manajemen dan pelayanan kesehatan di RSUD Masohi.

“Pelayanan di RSUD Masohi tidak boleh menjadi cermin buram bagi wajah pemerintahan daerah. Keluhan masyarakat tentang ketersediaan obat dan mutu layanan harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegas Nirmala juru bicara Fraksi PKB dalam penyampaian pandangan akhirnya.

Menurutnya, Fraksi PKB meminta Pemkab Maluku Tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen rumah sakit, termasuk mekanisme pengadaan dan distribusi obat-obatan, serta pembenahan manajemen sumber daya manusia di lingkungan RSUD.

“Kami mendesak adanya langkah cepat Bupati untuk memperkuat tata kelola RSUD Masohi agar mampu memberikan pelayanan yang bermartabat dan profesional,” tambahnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyampaikan kritik senada. Menurut mereka, persoalan di RSUD Masohi sudah berulang kali disampaikan dalam forum DPRD, namun belum menunjukkan perbaikan signifikan.

“Ironis, dengan dukungan anggaran yang tidak kecil, pelayanan RSUD Masohi masih jauh dari kata memuaskan. Ini harus menjadi bahan refleksi serius bagi Pemda,” ujar perwakilan Fraksi PKS, Abdul Gani Lestaluhu.

Fraksi PKS juga menekankan perlunya audit khusus terhadap penggunaan anggaran RSUD Masohi, termasuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar berorientasi pada pelayanan pasien.

“Kami tidak ingin mendengar lagi keluhan masyarakat harus membeli obat di luar rumah sakit. RSUD harus jadi tempat penyembuhan, bukan beban baru bagi rakyat kecil,” tandas Lestaluhu. 

Selain dua fraksi tersebut, sejumlah fraksi lainnya juga meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali alokasi anggaran kesehatan dan memastikan transparansi dalam sistem pengelolaan rumah sakit daerah.

Ketua DPRD, Herry Carl Men Haurissa, dalam penutupan sidang menegaskan bahwa seluruh catatan fraksi akan menjadi bahan rekomendasi penting bagi pemerintah daerah.

“Semua catatan yang disampaikan fraksi akan kami teruskan secara resmi kepada eksekutif sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPRD. Harapannya, RSUD Masohi bisa segera berbenah,” ujarnya. (Jen).