AMBON, AT. –Sebelas bulan masa kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath diwarnai berbagai tantangan besar. Selain harus menghadapi kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, pasangan ini juga diuji oleh rentetan konflik sosial yang pecah di sejumlah wilayah.

Sepanjang tahun 2025, tercatat beberapa riak konflik antarwarga yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Pada 31 Maret 2025, bentrok pecah antara warga Desa Tial dan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Disusul perselisihan warga di Negeri Kufar dan Kilgau Watubau, Kecamatan Tutuktolu, Kabupaten Seram Bagian Timur pada 1 April 2025. Bentrok meluas ke wilayah Rumahloat dan Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, pada 3 April 2025.

Pada 19 Agustus 2025, insiden serupa terjadi di Desa Hunuth, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Konflik kembali pecah di perbatasan Kailolo dan Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah, 9 September 2025.

Akhir 2025 ketegangan sempat terjadi di kawasan STAIN, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dan awal 2026, bentrok antarwarga dilaporkan terjadi di Negeri Liang, Maluku Tengah.

Merespons dinamika tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa bersama pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku konsisten turun langsung ke lokasi-lokasi konflik. Kehadiran fisik Gubernur di titik panas tidak hanya bertujuan untuk mediasi, tetapi juga memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Langkah responsif dan pendekatan persuasif yang diambil Gubernur terbukti berdampak positif dalam meredam situasi serta menurunkan eskalasi konflik, sehingga stabilitas keamanan di Maluku tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran pembangunan.

Meski begitu, segelintir orang menudinh Gubernur tidak responsif bahkan tidak adil dalam menangani berbagai konflik. Setidaknya, ada dua indikator, yakni ketidakhadiran Gubernur di beberpa lokasi bentrok, seperti di kawasan STAIN dan pemberian bantuan yang dianggap tidak merata.

Juru Bicara Lawamena, Rauf Pelu, angkat bicara menanggapi berbagai kritik yang menyerang Gubernur Maluku terkait penanganan konflik di wilayah tersebut. Rauf menilai pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Gubernur sangat tendensius dan tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya.

Rauf menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Daerah sekaligus Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Gubernur selalu melakukan langkah komprehensif dengan melibatkan TNI dan Polri dalam setiap penyelesaian konflik.

Menanggapi isu bantuan yang dianggap minim, Rauf menjelaskan bahwa pada tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran yang tidak hanya dialami Maluku, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan infrastruktur pascakonflik memerlukan kajian dan perhitungan matang.

“Terkait bantuan, kita harus melihat konteks efisiensi anggaran tahun 2025. Pemerintah memiliki kajian dan hitungan sendiri, tidak asal-asalan. Selain itu, penanganan konflik adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota atau Kabupaten,” jelas Rauf kepada wartawan, Selasa (20/1).

Ia mencontohkan penanganan konflik di kawasan Hunuth, Kailolo hingga Masihulan-Sawai di Seram Utara. Menurutnya, koordinasi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot setempat terus berjalan secara sinergis.

Rauf juga meluruskan anggapan bahwa Gubernur tidak hadir di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa kehadiran seorang pemimpin tidak hanya diukur dari fisik, tetapi juga dari kebijakan dan strategi penyelesaian masalah.

Bahkan, Rauf mengungkapkan bahwa Gubernur seringkali menggunakan dana pribadi untuk membantu korban konflik ketika kondisi keuangan daerah sedang terbatas.

"Masyarakat harus tahu, saat konflik di Tulehu misalnya, Gubernur membantu biaya korban yang meninggal di rumah sakit menggunakan uang pribadinya. Itu karena beliau melihat kondisi keuangan daerah saat itu sedang menipis,” ungkapnya.

Terkait persoalan di Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Rauf menjelaskan bahwa meski konflik tersebut terjadi sebelum masa jabatan Gubernur saat ini, perhatian tetap diberikan secara serius. Kunjungan Gubernur Hendrik ke Kariu baru-baru ini merupakan bukti komitmen untuk mencari solusi infrastruktur dan strategi pemulihan wilayah.

“Jangan menyalahkan Gubernur seolah-olah beliau malaikat; beliau manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan. Namun, setiap langkah yang diambil adalah bagian dari teknik dan strategi penyelesaian,” tambahnya.

Rauf juga mengapresiasi tokoh-tokoh Maluku lainnya yang turut berkunjung dan memberikan perhatian pada lokasi konflik, seperti di Kailolo dan STAIN. Bagi dia Pemerintah Daerah sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di Maluku.

“Kamtibmas adalah milik kita semua. Bukan hanya tanggung jawab TNI/Polri atau Gubernur, tapi tanggung jawab seluruh tokoh dan masyarakat Maluku,” tutup Rauf. (*)