AMBON, AT-Polemik kepemilikan lahan di kawasan Gunung Kobar, Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, kembali mencuat. Kali ini mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kabupaten SBB, Wandri Makassar.

Wandri menilai, maraknya konflik agraria di Maluku khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat membutuhkan perhatian serius dan langkah preventif dari seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun kalangan masyarakat sipil.

“Konflik agraria yang terus berulang di Maluku khususnya di SBB harus disikapi secara serius. Perlu ada pendekatan preventif dari semua stakeholder agar tidak menjadi bom waktu bagi stabilitas sosial,” ujar Wandri kepada media ini, Rabu (23/7).

Wandri yang merupakan putra Pulau Manipa itu juga menyebut Kabupaten SBB sebagai salah satu wilayah yang kini menjadi lahan empuk kapitalisasi oligarki, terutama dalam sektor pertanahan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya.

Lebih jauh, Wandri menyinggung isu yang berkembang di kalangan warga Desa Piru terkait dugaan penguasaan lahan secara sepihak. Warga disebut belum memiliki sertifikat atas tanah pribadi maupun tanah adat (dati) mereka, namun sejumlah lahan tersebut diduga telah dikavling oleh mantan Bupati SBB, Jacobus Puttilehalat, saat masih menjabat.

“Warga di Piru mengeluhkan belum memiliki legalitas tanah, namun sebagian lahan mereka diduga telah dikavling diam-diam oleh Jacobus Puttilehalat semasa menjabat. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.

Atas dasar itu, Wandri mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk melakukan investigasi terhadap dugaan praktik mafia tanah di wilayah tersebut.

“Karena Jacobus menjabat sebagai Bupati kala itu, sangat mungkin ada kemudahan dalam penerbitan izin termasuk untuk aktivitas pertambangan. Jangan sampai hak-hak masyarakat dirampas tanpa sepengetahuan mereka,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sejumlah preseden buruk yang menyeruak pasca Puttilehalat lengser dari kursi bupati. Mulai dari polemik kepemilikan rumah dinas, konflik terbuka dengan mendiang almarhum Yasin Payapo (mantan Bupati SBB), hingga berbagai isu lain yang kerap menyeret nama anak-anaknya, termasuk tokoh politik Bob Puttilehalat.

“Ini soal etika dan tanggung jawab publik. Jangan sampai masyarakat menilai jabatan hanya jadi jalan untuk menguntungkan keluarga dan kelompok tertentu,” tuttup Wandri.(Wahab)