ARU,AT--Pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp 174 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktu (SMI), mendapat sorotan dari salah satu tokoh muda Kepulauan Aru, Collin Leppuy. 

Pinjaman itu akan digunakan untuk pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten-kota di Provinsi Maluku.

Namun yang jadi masalah, tidak semua kabupaten-kota kebagian anggaran tersebut, salah satunya Kabupaten Kepulauan Aru. 

Untuk itu, Collin melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Maluku maupun DPRD Provinsi Maluku terkait alokasi anggaran pinjaman anggaran PT SMI tersebut. 

Menurutnya, tidak terakomodirnya semua kabupaten-kota merupakan pemandangan lama yang mempertontonkan ketimpangan pengalokasian anggaran pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

"Ini bukan kali pertama terjadi. Ini pemandangan lama yang sudah sering dipertontonkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku. Kepulauan Aru selalu menjadi korban utama,” ungkap Collin kepada awak media, di media caffe Ambon Ekspres, Senin (26/10/2026). 

Collin bahkan menggunakan istilah structural finance crime atau kejahatan anggaran terstruktur untuk menggambarkan pola alokasi anggaran yang dinilainya tidak adil dan berulang tersebut.

"Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika ketimpangan distribusi anggaran terus terjadi, sementara masyarakat Aru menanggung dampaknya melalui lambatnya percepatan pembangunan, tingginya kemiskinan, dan semakin lebarnya kesenjangan antarwilayah," jelasnya.

Di tengah kritik tersebut, Collin mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD dalam menempatkan Kepulauan Aru sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan di provinsi ini.

“Masihkah Kepulauan Aru bagian dari Maluku?” tanyanya.

Collun bahkan menyatakan akan mengonsolidasikan kekuatan masyarakat Aru untuk menyuarakan protes, apabila daerah tersebut terus merasa tidak memperoleh perhatian yang layak dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Untuk itu, Collin meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, serta DPRD Provinsi Maluku, agar memastikan Kepulauan Aru diakomodasi dalam pembahasan APBD murni 2027.

Dia mengatakan, penting bagi Kabupaten Kepulauan Aru memperoleh alokasi yang proporsional dalam pembangunan, sehingga masyarakat disana turut merasakan manfaat kebijakan anggaran dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Jika tuntutan ini tidak direspons, Collin menegaksan, masyarakat Aru akan melakukan evaluasi politik terhadap gubernur, wakil gubernur, Ketua DPRD Provinsi Maluku, dan tujuh anggota DPRD lainnya dari Dapil Maluku VI pada Ppemilu dan Pilkada berikutnya.(*)