NAMROLE,AT-Rencana pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2026 di Kabupaten Buru Selatan terancam batal digelar. Penyebabnya lantaran anggaran untuk membiayai pelaksanaan Pilkades tidak dianggarkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Risno Tiweri saat dikonfirmasi media ini Kamis (26/3) mengatakan, usulan anggaran untuk membiayai pelaksanaan Pilkades serentak di Bursel, telah disampaikan saat pembahasan APBD tahun 2026 tahun 2025 kemarin.  Hanya  saja, usulan itu tidak dapat diakomodir lantaran terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah.

"Akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran secara nasional sehingga anggaran untuk membiayai pelaksanaan Pilkades tidak bisa diakomodir," sebutnya. 

Pihaknya, kata dia, berkeinginan sungguh agar rencana untuk melaksanakan Pilkades serentak di Tahun 2026 bisa dilakukan sehingga 55 desa yang saat ini masih dijabat oleh seorang pejabat kepala desa bisa memiliki kepala desa defenitif.

"Jika 55 desa dikabupaten Buru Selatan yang saat ini masih dipimpin oleh seorang Pj kepala desa, memiliki kepala desa defenitif dengan masa pengabdian 8 tahun, maka proses pembangunan didesa bisa dilakukan dengan baik baik secara fisik maupun non fisik, " yakinnya. 

Tiweri juga belum bisa memastikan, apakah saat pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2026 anggaran untuk membiayai pelaksanaan Pilkades bisa terakomodir atau tidak. Karena kondisi keuangan daerah sangat menentukan.

"Saya belum bisa pastikan apakah saat pembahasan  APBD Perubahan nanti ada anggaran yang diplot untuk membiayai pelaksanaan Pilkades serentak atau tidak. Kalau ada pasti kita Pilkades serentak  bisa dilakukan . Tetapi kalau tidak ada, maka tidak bisa dilakukan . Intinya semua tergantung dari anggaran yang disediakan pemerintah daerah," tandasnya (Edy)