AMBON,AT-Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan anggaran hibah sebanyak Rp 290 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Maluku tahun 2024. Dengan anggaran yang besar itu, Pilkada diharapkan berjalan lancar, aman dan berintegritas.

Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie mengatakan, sesuai amanat undang-undang Pilkada, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mengalokasikan anggaran kepada penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)  Maluku. 
Anggaran untuk KPU sebesar Rp.178.575.843.200, dan Bawaslu Rp.85.304.082.000. Sedangkan anggaran pengamanan sebesar Rp 26.259.834.000.

Hal ini disampaikan Pj Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Selasa (11/6) kemarin. 

Dikatakan Sadali, dari 100 persen anggaran dimaksud, 40 persen telah terlebih dulu disalurkan kepada KPU dan Bawaslu Maluku. Sisanya sebesar 60 persen akan direalisasikan pada bulan Juli 2024 atau, lima bulan sebelum hari pencoblosan, tanggal 27 November 2024.

Sementara itu, untuk dana pengamanan Pilkada kepada TNI-Polri, lanjutnya,telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan pihak terkait 

"Pihak terkait yang saya maksud adalah Polda Maluku, Kodam XVI/Pattimura, Lantamal IX Ambon, serta Lanud Pattimura, dengan total anggaran sebesar Rp.26.259.834.000," beber Sadali.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada, Pemprov Maluku telah menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 tahun 2024 tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah (Desk Pilkada) Serentak tahun 2024 Provinsi Maluku.

Pj. Gubernur juga menghimbau kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum menyalurkan anggaran pilkada tahap pertama (40 persen) untuk segera menyelesaikannya.

Anggaran tahap kedua diharapkan paling lambat bulan juli 2024 sudah dicairkan sehingga proses tahapan pilkada dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga untuk dana pengamanan pilkada kepada TNI-Polri agar segera dilakukan penandatanganan NPHD dan realisasi pencairannya.

"Kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Maluku tidak terlepas dari peran dan kontribusi stakeholder dan partisipasi masyarakat di Provinsi Maluku," harapnya. 

"Hal ini mengingat Pilkada merupakan momentum yang sangat penting bagi masyarakat, karena akan terjadi pergantian pemimpin yang sah, dan dijadikan sebagai pesta demokrasi yang demokratis," jelasnya.

Ia mengatakan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pilkada. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pilkada secara otomatis juga semakin baik.

"Untuk itu, saya mengimbau kepada jajaran KPU dan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pilkada kepada masyarakat, terutama pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah," tutupnya.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif dalam paparannya meminta seluruh unsur Forkopimda Maluku dan seluruh pejabat terkait di wilayah Maluku harus sinergi, solid dan netral . Ini untuk menjamin pilkada berjalan dengan aman dan damai, serta menghasilkan kepala daerah yang berkualitas di Maluku Kapolda mengaku jumlah aparat pemerintah di Maluku masih sangat belum ideal dibandingkan kerawanan yang ada. Perlu kerja sama dan pertisipasi semua tokoh masyarakat,tokoh agama,dan tokoh pemuda dalam pelaksanaannya nantinya.
Meski dengan kondisi yang cukup ekstrem tersebut, namun nyatanya pada Pilpres dan Pileg kemaren semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut lantaran adanya sinergitas dan soliditas aparat Pemerintah yang kuat sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik dan cepat.

Kapolda Maluku ini mengajak semua komponen terkait agar dapat bersama-sama mengantisipasi potensi kerawanan di seluruh wilayah Maluku dengan baik. Ini agar pelaksanaan pilkada serentak di provinsi Maluku dapat berjalan secara aman, damai dan lancar.

"Kita sudah dengar bersama bahwa untuk KPU, Bawaslu dan keamanan dari TNI dan Polri telah mendapatkan anggaran dari pemerintah, maka kita wajib menyelenggarakan dan mengamankan pilkada serentak dengan aman dan damai, "pintanya.

Sementara itu, Kasdam XV Pattimura, Brigjen TNI Dr. Nefra Firdaus Lubis mengharapkan agar sinergitas dan kolaborasi antar TNI Polri serta semua stakeholder terkait di Maluku dapat di tingkatkan. Kodam XV Pattimura siap memberikan bantuan kepada Polda Maluku  untuk mendukung jalannya pelaksanaan pilkada serentak yang aman dan damai di wilayah Maluku. 

Kasdam juga meminta agar semua potensi gangguan keamanan di wilayah Maluku jelang pilkada harus menjadi perhatian bersama dan semua kendala atau kesulitan di lapangan ditangani bersama secara baik.

Sekadar tahu, kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku.

Kemudian Kepala Kesbangpol Provinsi dan Kabupeten/Kota se-Maluku, sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan Ormas, LSM, OKP dan unsur terkait. (Nal/Jar/Ars)