AMBON,AT-Empat pimpinan DPRD Maluku periode 2024-2029 resmi dilantik. Mereka komitmen menjaga amanah dan siap berjuang untuk kepentingan masyarakat Maluku depan, terutama masalah kemiskinan.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Muhammad Tito Karnavian nomor 100.2.1. 4-4322 Tahun 2024  tentang Peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku definitif masa jabatan tahun  2024- 2029.

Pengambilan sumpah janji dipandu oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Ambon Puji Harian SH M.Hum, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (28/10).

Mereka yang dilantik adalah, Benhur George Watubun dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua, Muhammad Fauzan Rahawarin, Fraksi NasDem Wakil Ketua I, Johan Johanis Lewerissa dari Fraksi Gerindra Wakil Ketua II, dan Abdul Aziz Sangkala Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua III.

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun usai pengambilan sumpah janji mengatakan, lembaga ia pimpin saat ini didominasi anak muda terbaik Maluku. Karena itu, ia mengajak anggota dewan agar bersatu untuk berjuang demi kepentingan masyarakat dan daerah. 

Menurut Benhur, tantangan ke depan tidaklah mudah karena menghadapi berbagai tuntutan masyarakat  yang begitu kompleks dalam berbagai hal. 

"Untuk itu, mari kita bangun komitmen, kualitas kerja dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan daerah demi mensejahterakan masyarakat di Provinsi Maluku ini," sebut Benhur.

Menurut Benhur, salah satu masalah serius yang terus menerus diwariskan adalah kemiskinan yang masih fluktuatif. Pada ahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Maluku mengalami penurunan menjadi 15, 97 persen.

Namun, tahun 2023, kemiskinan naik lagi menjadi 16,42 persen. Kemudian tahun 2024 mengalami penuran tetapi tidak melebihi tahun 2022 lalu yaitu 16,02 persen.

Masih berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin menumpuk di desa yang mencapai 24, 43 persen. Sedangkan orang miskin di wilayah perkotaan di Maluku hanya 5,14 persen. 

"Itulah sebabnya saya mengajak kita semua, pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus bbekerjasama, bergotong royong memperbaiki setiap kekurangan untuk kebaikan bersama ke depan," ajak Benhur.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku ini juga mengingatkan, pada 27 November 2024 akan dilaksanakan Pilkada serentak baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Semua pihak, termasuk DPRD diminta mendukung TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian mendukung Bawaslu dalam tugas pengawasannya demi mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

"Dan terpenting kami ingatkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk menetapkan diri secara netral dan tidak berpihak pada calon tertentu. Demokrasi yang damai beritegritas sangat mahal harganya. Banyak program daerah tahun 2023-2024 anggarannya dipangkas hanya untuk Pilkada, janga dicederai karena tidak netral,"tegasnya.

Pelantikan pimpinan DPRD Maluku dihadiri Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Pangdam XV Pattimura, Kapolda Maluku, pimpinan Kejaksaan TInggi Maluku, para anggota DPRD Maluku, pimpinan DPRD 11 Kabupaten/Kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku. (Wahab)