MASOHI,AT-Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) masuk sebagai daerah potensi kerawanan tertinggi di Maluku saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.  Disusul Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), dan Seram Bagian Timur (SBT).

Tiga daerah ini dianggap paling rawan terjadi pelanggaran pemilu dan protres serta antarpendukung pasangan calon akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Berdasarkan data pemetaan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, banyak pelanggaran dan ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu 14 Februari 2024.

Penentuan terhadap kategori kerawanan tidak hanya didasarkan dari total jumlah keseluruhan kasus atau kejadian, tetapi juga dengan memperhatikan jenis keberagaman kasus atau kejadian dari total 44 jenis indikator/ permasalahan yang terdapat dalam instrumen pemetaan.

Anggota Bawaslu Maluku Tengah, Ross Losia Kanikir mengatakan,  Malteng merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kerawanan tinggi di Maluku. Olehnya itu, Bawaslu sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada serentak.
"Maluku Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan," ujar Losia saat membuka  kegiatan peran media dalam pengawasan partisipatif yang berlangsung di Kota Masohi, Rabu (11/9).

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Maluku, Daim Baco Rahawarin menegaskan kerawanan pada ketiga kabupaten itu tergambar pada Pemilu 2024 lalu. Total jumlah kasus pelanggaran yang terjadi sebanyak 1.099 kasus, 25 jenis keberagaman kasus dengan skor 25.

Sedangkan untuk Kabupaten Malra pelanggaran yang terjadi sebanyak 55 kasus, 25 jenis keberagaman kasus dengan skor 23.

"Sedangkan untuk Kabupaten SBT total jumlah kasus pelanggaran yang terjadi sebanyak 62 kasus, 21 jenis keberagaman kasus dengan skor 21," papar Rahawarin.

Sedangkan tiga daerah dengan tingkat kerawanan sedang yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kota Tual, Kota Ambon, dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

"Dan daerah dengan tingkat kerawanan paling rendah yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), dan Kabupaten Buru Selatan," tegas Daim menutup pembicaraan. (Jen)