Penjabat Bupati Malteng Harus Paham Manajemen Konflik
Hamid Rahayaan
Admin
16 Aug 2022 14:42 WIT

Penjabat Bupati Malteng Harus Paham Manajemen Konflik

AMBON, AT.--Dua puluh empat hari lagi, Abua Tuasikal akan melepaskan jabatannya sebaga Bupati Maluku Tengah. Sejak itu, kabupaten tertua di Maluku ini dipimpin seorang penjabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Abua Tuasikal dan wakilnya, Marlatu Leleuri menjabat sejak 8 September 2017. Tanggal yang sama pada bulan ini, masa jabatan mereka berakhir.

DPRD Maluku Tengah telah melaksanakan rapat paripurna akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2017-2022 itu. Bahkan, sejumlah nama telah ditetapkan sebagai 'calon' penjabat bupati, dan diserahkan ke Biro Pemerintahan Setda Maluku.

Sejumlah prestasi telah ditorehka Abua dan Marlatu. Mulai dari pembangunan inftrastruktur maupun sumber daya manusia peningkatan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Namun, yang menjadi catatan publik ialah penyelesaian sejumlah konflik antarwarga yang tak tuntas. Terakhir, konflik Kariu dan Ori, dua desa bertetangga di Kecamatan Pulau Haruku, Januari 2022 lalu.

Menurut Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia, Abdul Hamid Rahayaan, Maluku Tengah merupakan daerah rawan konflik antar warga. Untuk itu, ia menyarankan agar pejabat Bupati Maluku Tengah adalah sosok yang memiliki keahlian terkait manajemen konflik untuk dapat mengatasi semua perbedaan yang ada. 

“ Bahwa untuk terpenuhinya poin (2) di atas maka sebaiknya pejabat Bupati Maluku Tengah yang akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri adalah orang yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan mereka yang berselisih sehingga dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat di Maluku Tengah,”kata Rahayaan lewat rilis, Senin (16/8).

Diproses

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Domingus Kaya mengatakan, pengusulan nama-nama penjabat sedang dipersiapkan. "Dalam proses,"kata Kaya, Selasa (16/8) pagi.

Namun, Kaya enggan menyebutkan nama-nama disampaikan DPRD Maluku Tengan ke Biro Pemerintahan. Ia juga tidak mengungkapkan kepastian waktu pengusulan ke Mendagri.

Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa mengaku, pihaknya telah mengusulkan nama penjabat ke Pemerintah Provinsi Maluk. Namun, ia enggan menyebutkan nama-nama tersebut. 

“Konfirmasi ke Sekwan saja, karena sudah beberapa pekan ini menjadi bola liar,”singkat Haurissa via telepon, tadi malam. (tab)

Dapatkan sekarang

Ambon Terkini, Ringan dan cepat
0 Disukai