AMBON,AT-Penataan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, ditargetkan selesai dilakukan atau rampung sebelum 2026 atau akhir tahun 2025 ini.

Sembilan bulan sejak dilantik Presiden Prabowo pada Februari lalu, Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa - Abdullah Vanath, belum juga bergerak melakukan perombakan birokrasi.

Padahal, proses seleksi terbuka terhadap 15 jabatan pimpinan pratama (JPT) telah selesai digelar pada Juni 2025, hasil seleksinya pun dikabarkan sudah rampung sejak dua bulan lalu.

15 JPT yang kosong namun belum juga diisi berdasarkan hasil seleksi adalah, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan (II.a), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku (II.a).

Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku (II.a), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (II.a), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku (II.a), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (II.a).

Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku (II.a), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (II.a), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku (II.a), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (II.a).

Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku (II.a), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku (II.b), Kepala Biro Hukum Setda Maluku (II.b), Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Maluku (II.b) dan Direktur RSUD dr. M. Haulussy Provinsi Muku (II.b).

Belum juga dilakukan pelantikan terhadap hasil seleksi tersebut, membuat banyak penilaian negatif muncul. Berbagai pihak menyebut Gubernur lambat menata birokrasi, sehingga akan berdampak pada pelayanan publik yang kurang maksimal.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yaitu Kasrul Selang, kepada Ambon Ekspres, Rabu (12/11) kemarin mengatakan penataan birokrasi Pemprov ditargetkan selesai tahun ini.

Menurutnya, untuk penataan birokrasi saat ini sementara berproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk minta rekomendasi ataupun petunjuk teknis.

“Masih proses di BKN untuk minta rekomendasi dan petunjuk teknis, tentang pelaksanaan penyesuaian jabatan bagi eselon dua, atau pejabat pertama yang ada definitif sekarang ini, atau yang biasa ketong bilang job fit, atau uji kompetensi,”jelasnya.

Hasil daripada job fit itu, lanjut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku ini, minimal ada beberapa pejabat yang bersangkutan tetap di jabatan sebelumnya atau bisa dimutasi, dirotasi ke tempat yang lain. 

“Nah bersamaan dengan pelantikan daripada hasil job fit itu, akan dilantik juga teman-teman yang sudah lolos seleksi terbuka untuk menduduki eselon dua atau pejabatan pertama yang kosong kemarin. Jadi tidak ada masalah lagi ya, tunggu-tunggu saja waktunya yang pas saja,”tandasnya.(Nal)