Ambon, AT—Langkah cepat Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam menangani pascakonflik antara Desa Patahuwe dan Desa Lisabata, Kecamatan Taniwel Timur, mendapat apresiasi. Meski demikian, penanganan tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi warga Desa Lisabata.

​Tokoh masyarakat Lisabata, Safarun Sitania, meminta Pemprov Maluku dan Pemkab SBB memberikan perlakuan yang berimbang kepada kedua belah pihak yang bertikai. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak konflik yang dialami salah satu pihak.

​"Pemerintah Daerah Provinsi Maluku maupun Kabupaten SBB harus hadir memberikan perlakuan yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Pemerintah tidak boleh mengabaikan perhatian terhadap salah satu desa yang berkonflik," ujar Safarun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/9/2026).

​Safarun menekankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya melihat muara atau akhir dari bentrokan tersebut. Mereka diminta mengusut tuntas seluruh rentetan peristiwa yang menjadi akar pemicu konflik.

​Ia mengungkapkan, warga Desa Lisabata turut menjadi korban berat dalam insiden tersebut, mulai dari perusakan tanaman perkebunan hingga jatuhnya korban jiwa.

​"Peristiwa ini adalah fakta. Kami berharap pemerintah dan kepolisian mengambil langkah tegas, baik terhadap pembakaran lahan maupun penembakan yang menyebabkan tewasnya warga Lisabata bernama Mukhlis Patilouw," tegasnya.

​Lebih lanjut, Safarun menyoroti kerugian ekonomi jangka panjang yang dialami warga Lisabata akibat rusaknya lahan perkebunan mereka.

​"Rumah yang rusak memang bisa dibangun kembali dalam waktu singkat. Namun, bagaimana dengan tanaman warga yang terbakar? Tanaman umur panjang itu adalah tumpuan ekonomi keluarga dan butuh waktu 20 hingga 30 tahun untuk bisa dipanen kembali. Ini kerugian besar yang harus turut dipikirkan oleh pemerintah daerah," pungkasnya.(Pro)