AMBON,AT-Pemberitaan yang dimuat Info Maluku News.com pada 15 November 2025 dengan judul "Buta Aturan Hukum, Niat Busuk Bupati SBB, La Asri Arman Memenjarakan Ida Tomasoa Kandas" menuai sorotan. Penulisan nama Bupati Seram Bagian Barat (SBB) dengan sebutan “La Asri Arman” itu kecaman sejumlah kalangan. Karena nama resmi Bupati SBB tidak pernah menggunakan awalan “La” baik dalam dokumen negara, identitas pribadi, maupun komunikasi pemerintahan.

Kesalahan itu memicu tanggapan dari Pemerhati Publik,  Risman Laduheru, S.Ip, yang juga menjabat sebagai KOMANDAN Wilayah (Danwil) Brigade Masjid BKPRMI Maluku. Ia menilai kekeliruan tersebut dapat berdampak pada persepsi publik dan berpotensi menimbulkan multi tafsir, baik soal identitas pribadi bupati maupun sensitivitas sosial budaya warga SBB.

“Penulisan identitas pejabat publik itu tidak boleh sembarangan. Nama Bupati SBB tidak memakai awalan ‘La’. Kesalahan seperti ini wajib diklarifikasi, karena menyangkut akurasi informasi dan kehormatan pejabat daerah,” tegas Laduheru. 

Tokoh pemuda Huamual ini menegaskan bahwa, unsur nama dan identitas budaya sangat sensitif dalam masyarakat yang majemuk seperti SBB. Awalan tertentu, termasuk “La”, memiliki makna budaya khusus di berbagai daerah di Indonesia. Penyematannya pada nama seseorang tanpa dasar dapat memunculkan salah pengertian yang tidak perlu.

“Kita harus sensitif terhadap keragaman budaya. Media memiliki tanggung jawab menjaga keakuratan, apalagi jika menyangkut identitas yang memiliki makna kultural. Karena itu, pihak Info Maluku News perlu memberikan klarifikasi resmi atas pemberitaan tanggal 15/11/2025 tersebut,” pintanya. 

Sebagai pemerhati publik, Laduheru menekankan bahwa, profesionalisme media juga diukur dari kesediaannya mengakui kesalahan.

“Kalau itu benar kesalahan redaksional, maka pihak media wajib mengakuinya, meminta maaf secara terbuka, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini bukan soal menjatuhkan media, tapi soal menjaga kepercayaan publik,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa langkah koreksi adalah wujud menjaga keharmonisan sosial, terutama di wilayah yang kaya suku dan adat seperti Seram Bagian Barat.

“Media adalah pilar demokrasi. Kita berharap setiap pemberitaan disampaikan dengan akurat agar tidak menimbulkan tafsir negatif. Permintaan maaf dan klarifikasi adalah langkah terbaik demi ketertiban informasi." 

"Kami juga akan menyurati resmi redaksi Info Maluku News.com untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terkait kesalahan penulisan nama tersebut," tutup Laduheru dalam rilisnya yang diterima media ini, Senin (17/11). (Yud)