AMBON, AT-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan mendukung kemudahan investasi. Hal ini sampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam sambutannya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Delineasi Wilayah Perencanaan dan Isu Pembangunan Berkelanjutan RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Baguala–Leitimur Selatan dan WP Nusaniwe, yang berlangsung kemarin di Hotel Biz, Ambon.

Bodewin menjelaskan, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi langkah strategis pemerintah daerah, utamanya dalam mendukung kemudahan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut membawa sejumlah terobosan kebijakan dalam penataan ruang guna mendukung kemudahan perizinan dan percepatan investasi.

“Undang-undang ini dibuat sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi, salah satunya akibat tumpang tindih pengaturan penataan ruang,” katanya. 

Wattimena menekankan, RDTR memiliki peran vital dalam penyederhanaan proses perizinan dan menjadi dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang kini telah terintegrasi secara digital melalui sistem OSS.

“Dengan demikian, RDTR merupakan hal yang sangat penting untuk percepatan investasi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk segera menyusunnya,” tegasnya.

Bodewin menambahkan, Kota Ambon telah memiliki satu RDTR yang ditetapkan pada tahun 2021, mencakup pusat kota mulai dari perbatasan Halong–Galala hingga Museum Siwalima. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan dan dinamika pembangunan, penyusunan RDTR kini diperluas ke wilayah perencanaan Baguala–Leitimur Selatan dan Nusaniwe.

“Kita berharap bahwa dengan dilakukannya penyusunan RDTR pada kedua wilayah ini, maka pada waktunya kita sudah memiliki tiga wilayah perencanaan yang diatur lewat RDTR. Tinggal Teluk Ambon yang belum, karena masih ada persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Maluku Tengah,” kata Wali Kota.