AMBON,AT-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon hingga kini belum menerima hasil akhir efisien anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Hal ini pun membuat geram para wakil rakyat.

Efisiensi anggaran merupakan perintah pemerintah pusat yang wajib melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2025.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon, mestinya menyampaikan hasil pemangkasan anggaran kepada DPRD agar rinciannya dapat diketahui dan disampaikan ke masyarakat.

"TAPD harus sampaikan ke DPRD Kota Ambon . Itu wajib," kata salah satu anggota DPRD Kota Ambon yang enggan namanya ini, saat berbincang dengan wartawan, Jumat (9/5).

Mestinya, lanjut wakil rakyat ini, Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Robby Sapulette sebagai Ketua TAPD menyampaikan hasil dari rasionalisasi anggaran yang telah dibahas bersama seluruh Organinasi Perangkat Daerah (OPD).

"Efisiensi harus bisa kita lihat dan mengambil langkah untuk pembangunan di kota ini. Dan asal tahu saja, kita sudah surati soal hal itu sejak bulan Maret 2025, tapi sampai sekarang tidak ada insiatif dari TAPD untuk melaporkan," tegasnya.

Ia juga menyoroti kinerja Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela yang terkesan kurang tegas dalam melihat persoalan ini. 

"Kalau hari ini ketua TPAD belum inisiatif, minimal ketua DPRD juga harus melakukan langkah-langkah ke depan dengan melakukan komunikasi dengan eksekutif, supaya Badan Anggaran (Banggar) di DPRD juga tahu kondisi terakhir seperti apa," terangnya.

Menurut dia, pemangkasan anggaran akibat efisiensi di seluruh OPD Pemkot Ambon wajib dilaporkan, agar para wakil rakyat tahu, berapa persen yang dipotong.

"Lalu dampak efisiensi ini nanti ke masyarakat bagaimana, mesti dilaporkan," ujarnya.

Olehnya itu, ia mendesak ketua DPRD Kota Ambon segera mengambil langkah sehingga fungsi pengawasan terhadap eksekutif dapat efektif dan maksimal.

"Ketua harus ambil langkah. Bayangkan saja sampai sekarang belum ada laporan soal efisiensi anggaran ke DPRD. Rapat Banggar dan Badan Musyawarah (Bamus) juga belum ada, ketua harus fokus agar marwah DPRD tetap terjaga," tutupnya. (Nal)