AMBON,AT-Lebih satu bulan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath memimpin jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Maluku. Namun, belum ada gebrakan yang menunjukkan penyerapan anggaran yang signifikan.

Hampir semua program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath belum jalan. Hal ini disebabkan pemerintah provinsi sangat berhati-hati mengeluarkan anggaran di tengah efisiensi dan kewajiban membayar utang ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp136 miliar, dan pihak ketiga atau kontraktor sebesar Rp72 miliar.

Diketahui, Hendrik dan Vanath telah menetapkan tujuh program prioritas yang bakal dijalankan di periode pertama yang diberi nama "Sapta Cita Lawamena". Sapta Cita yang pertama adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kesehatan. Kedua, pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran.

Keempat, menyelesaikan permasalahan pendidikan di pulau-pulau, baik infrastruktur maupun distribusi tenaga pengajar secara merata.

Kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, membangun konektivitas antarpulau dan antarwilayah menjadi prioritas agar aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat terjamin serta memperlancar arus barang dan manusia.

Keenam, pengelolaan pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan agar diwariskan ke generasi mendatang. Sedangkan Sapta Cita ketujuh adalah pemerataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan juga menjadi fokus perhatian.

Anggota DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, utang pihak ketiga memberikan dampak pada kondisi keuangan daerah. Ia bilang, Banyaknya utang bakal menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. 

Menurut Lucky, utang pihak ketiga memberikan dampak pada kondisi keuangan daerah.

"Pemprov punya kewajiban membayar cicilan tahunan kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 136 miliar. Termasuk utang ke pihak kontraktor mencapai Rp 72 miliar. Ini sangat berdampak terhadap program ke depan," kata Lucky kepada wartawan, Rabu (26/3).

Lucky mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provonsi Maluku hanya sekitar Rp 600 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3,3 triliun. Bahkan 60 persen dialokasikan untuk belanja birokrasi.

Itu artinya, lanjut Lucky, hanya tersisa sedikit ruang bagi Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa dan Abdulllah Vanath untuk menjalankan program  pengentasan kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sudah menjadi prioritas mereka.

Dengan kondisi keuangan seperti ini, arah pembangunan Maluku ke depan belum dapat dipastikan berjalan dengan baik atau justru terhambat.

"Bahkan Pak Gubernur, Hendrik Lewerissa akui beban pembayaran utang tersebut sangat berat, dan minta jadwal ulang pembayaran utang kepada SMI hingga tahun 2027. 

Tujuannya agar bisa meringankan beban keuangan daerah,"papar Wattimury.
Lucky menyarankan, salah satu strategi untuk dapat keluar dari kondisi saat ini adalah pengeloaan anggaran  yang efektif dan kebijakan khusus dari pemerintah pusat.

"Ini perlu untuk membantu Maluku mengatasi tantangan fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah ke depan," pungkas politisi PDIP itu. (Wahab)