NAMROLE,AT.- Kepala Desa Waeha, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan Maria Nustelu membantah  informasi yang beredar di masyarakat bahwa telah terjadi penyalagunaan Dana Desa (DD). Menurut informasi yang disampaikan sejumlah tersebut tidak benar.

“ Saya mau tegaskan bahwa  informasi terkait dengan adanya dugaan penyelewengan anggaran desa baik itu ADD maupun DD itu sangatlah tidak benar. It fitnah,”tegas Nustelu  dalam rilis yang diterima Ambonterkini.id, Minggu (28/8).

Kades wanita satu-satunya di Kecamatan  Kepala Madan ini kembali menegaskan,  selama ini pengelolaan DD maupun ADD dilakukan secara terbuka dan transparan, karena  lewat  musyawarah desa dan disetujui masyarakat lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

 “ Kita tidak membuat program yang terkesan asal-asalan. Semua dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa. Selanjutnya ke tingkat kecamatan dan kabupaten  untuk mendapat persetujuan ,”sebutnya.

Nustelu menduga  informasi yang beredar di masyarakat dan sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab   di desa karena mereka tidak sejalan dengan   pemerintah desa. 

“ Ada beberapa orang yang dulunya ada dalam staf desa yakni Andre Wameses, Farid Waemese dan Sharun Wamese . Hanya saja karena persoalan sepele mereka menyatakan mundur dari Kaur Desa. Saat mundur itulah  sebagai kepala desa saya harus menggantikannya dengan orang lain, karena ini  terkait dengan keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa,"jelasnya.

Nustelu mengaku ada beberapa program  kerja yang awalnya  telah disepakati bersama. Namun ketika  pademi Covid-19 melanda, terjadi refocusing anggaran, termasuk anggaran desa. 

Olehnya itu, beberapa program yang telah disetujui seperti pembangunan  15 unit rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp 35 juta tidak bisa direalisasikan.  Pengadaan alat studio sebesar Rp 11,9 juta, rehabilitasi  Balai Desa Rp 110,9 juta juga demikian.

“Program ini tidak bisa dilaksanakan karean adanya pemotongan atau refocusing,”rincinya.

Nustellu menambhkan saat pemeriksaan yang dilakukan inspektorat Kabupaten Buru Selatan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada temuan penyalagunaan anggaran desa  di Desa Waeha. Bahkan laporan  realisasi keuangan Desa Waeha mendapat apresiasi dari dua lembaga itu.

“ Olehnya itu kepada masyarakat Desa Waeha, saya minta untuk tidak mempercayai apa yang  disampaikan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, karena itu merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks,”tandasnya. (esi)