Oleh: Deli Wakano, S.Pd,.M.Si 
(Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB University)

Wilayah Indonesia bagian timur merupakan wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati laut serta tingkat endemisme atau tingkat keunikan ekologi, dan organisme dalam struktur geografi yang sangat tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu modal dasar dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu upaya pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan meneraptkan konsep ekowisata bahari.

Ekowisata bahari merupakan konsep pemanfaatan daya tarik (estetika) sumber daya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan. Sebagai suatu bentuk atau upaya dari reaksi terhadap keberkelanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara bersamaan di wilayah pesisir dan berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat lokal serta mendukung upaya konservasi dan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Upaya pengembangan ekowisata bahari di Indonesia bagian timur khususnya di Maluku dapat dilakukan mengingat potensi sumberdaya alam di pulau-pulau kecil tersedia sangat melimpah. Sehingga masyarakat dalam memnfaatkan potensi sumber daya yang tersebut tanpa merusaknnya dan dapat bernilai positif bagi daerah dan meningkatakan pendapatan masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 bahwa prinsip pengembangan ekowisata meliputi: (1) kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; (2) konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata; (3) ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan; (4) edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; (5) memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; (6) partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai- nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan (7) menampung kearifan lokal.

Terbitnya Peraturan Menteri tersebut diatas menjadi Pedoman dalam Pengembangan Ekowisata di berbagai Daerah dan telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan ekowisata yang belakangan ini telah menjadi trend dalam kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menjelaskan bahwa ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal. Dengan demikian, dalam rangka pengembangan ekowisata di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam mengelola potensi ekowisata.

Konsep Ekowisata bahari yang ditawarkan di Maluku masih sebatas ekowisata mangrove, padahal mau dilihat Maluku memiliki banyak potensi sumber daya alam yang  dapat di kelola guna pengembangan ekowisata bahari yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar, sehingga hasil akhirnya adalah dapat meningkatakan pendapatan masyarakat setempat. Konsep ekowisata bahari berkelanjutan ini dapat terwujud jika adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, LSM dan Masyarakat lokal. Serta ketiga elemen ini memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen yang sama terhadap pelestarian lingkungan. (**)