AMBON,AT-Gubernur dan Wakil Gurbernur Maluku, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath diminta malukan audit investigasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Maluku. Audit ini penting agar tidak dikotori dengan hal-hal yang sama seperti di pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Maluku memiliki empat BUMD, yakni  Perusahaan Daerah PT. Panca Karya, PT. Dok Perkapalan Wayame, PT. Bank Maluku-Maluku Utara, dann PT. Maluku Energi Abadi. Selama beberapa tahun terakhir empat BUMD tersebut belum memberikan kontribusi signifkan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Olehnya, Hendrik Lewerissa perlu melakukan evaluasi dan investigasi sebelum mengangkat jajaran komisaris dan direksi yang baru. 

"Pak Gubernur dan Wakil Gubernur harus bersih-bersih BUMD di pemerintahan mereka yang baru, dengan melakukan audit investigasi, demi Maluku pung Bae," kata praktisi hukum, Rauf Pelu  kepada media ini, kemarin.

Menurut Rauf, pemerintahan sebelumnya menempatkan orang di BUMD hanya semaunya karena faktor kedekatan persahabatan, bukan orang karena kompetensi dan profesionalisme.

"Kan untuk membangun Maluku tidak seperti itu. Harus ciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas.Artinya orang yang ditempatkan pada BUMD benar-benar yang sesuai, bukan asal-asalan. Jadi saya kira audit sangat penting," pintanya.

Terpisah, Direktur Riset, Survei dan Analisis Data di Maluku Riset Center (MRC) Wahada Mony mengatakan, pembenahan terhadap BUMD di Maluku, merupakan upaya penting yang patut dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath.

"Ini penting, untuk menghadapi kondisi gerakan efisiensi anggaran dari APBD Maluku menjadi lebih baik, salah satunya dengan melakukan revitalisasi terhadap BUMD," sebut Wahada.

Dikatakan, jika dalam kondisi genting keberadaan BUMD kurang menggenjot PAD maka perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, merapikan sistem struktur maupun infrastruktur BUMD agar bisa lebih efisien dan efektif

Selain itu, bila BUMD sebelumnya diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan, maka diperlukan cleaning policy atau membersihkan sistem manajemen yang kurang produktif dan investigasi jika kondisinya urgent untuk penyelamatan BUMD di Maluku.

"Gubernur maupun wakil Gubernur harus tegas, dan pro aktif dalam mengawasi kondisi BUMD selama kepemimpinan pemerintahan LAWAMENA. Paling tidak per triwulan sekali dalam setahun, dilakukan evaluasi kebijakan guna mengukur dan melihat seberapa besar kelemahan maupun tantangan yang dihadapi BUMD yang bersangkutan," paparnya.

Wahada menjelaskan, tugas Gubernur maupun Wagub adalah memberi stimulus, memutihkan manajemennya, serta mendorong pihak BUMD agar lebih kreatif dan lebih aktif ikut menyumbangkan kontribusi bagi pembangunan maupun peningkatan PAD.
Sebab, kata dia, untuk menghadapi situasi efisiensi anggaran, pemerintah daerah mesti lebih ekstra keras, berpikir maju, dan melakukan transformasi kebijakan daerah lebih produktif bagi keberlangsungan pembangunan Maluku, termasuk mendorong BUMD.

"Inilah kondisi situasional yang dihadapi oleh HL-AV dalam membangun Maluku lima tahun mendatang,"pungkasnya. (Wahab)