AMBON, AT-Gubernur Maluku, Murad Ismail secara resmi melantik Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan menyerahkan SK Penjabat Bupati Buru, Penjabat Bupati SBB dan Penjabat Walikota Ambon di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (29/5). Gubernur mengingatkan empat pemimpin daerah itu agar menyukseskan Pemilu 2024 dan menjaga netralitas ASN.

Pelantikan Penjabat Bupati KKT Ruben Benharvioto Moriolkossu berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian nomor 100.2.1.3-1204 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar.

Ruben merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dia dilantik mengantikan Penjabat Bupati sebelumnya, Daniel Indey. 

Sedangkan tiga kepala daerah lainnya yang menerima SK Mendagri tentang perpanjangan masa jabatan adalah, Andi Chandra Asadudin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy dan Bodewin Wattimena sebagai penjabat Walikota Ambon. Masa jabatan empat kepala daerah Bupati dan Walikota ini selama setahun.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan, agenda penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menghadirkan Pilkada serentak nasional tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, pasal 201 ayat 9 dan 11 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Olehnya itu, Gubernur berpesan agar empat penjabat kepala daerah itu dapat membantu KPU dan Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2024. Baik dari sisi penyelenggaraan maupun keamanan, agar pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung secara aman.

"Saya ingatkan saudara-saudara bahwa salah satu tugas sebagaimana disebutkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri(Mendagri) adalah memfasilitasi dan mensukseskan agenda pemilu nasional tersebut, termasuk dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda masing-masing. Jangan ada yang terlibat politik praktis,”ungkapnya.

Tugas dan tanggungjawab yang  diberikan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Gubernur mengaku akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja Penjabat Bupati Walikota di Maluku selama tiga bulan sekali.

"Saya akan melakukan evaluasi kinerja selama tiga bulan. Untuk itu laksanakan tugas dengan baik sebagaimana amanah yang diberikan," tegas Gubernur.

Penjabat Bupati  dan Walikota juga diingatkan untuk  terus melakukan koordinasi dengan Forkompinda, DPRD, instansi vertikal, TNI, Polri, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya dalam mengawal semua program di daerah agar berjalan dengan baik. Terutama  delapan arahan Presiden tentang pengendalian inflasi, penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, menggunakan investasi belanja APBD bagi produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu dan Pilkada 2024.

Apalagi, kata Gubernur, saat ini tahapan-tahapan pemilu telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, maka aspek keamanan serta ketertiban masyarakat menjadi sorotan penting antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.

"Saudara penjabat bupati dan walikota yang diperpanjang masa jabatannya untuk satu tahun ke depan, saya mintakan untuk lebih fokus, memperbaiki capaian kinerja daerah serta melanjutkan target-target pembangunan yang telah dilakukan seluruhnya. Kerja sama dengan semua pihak sangat penting. Apalagi menjelang pemilu 2024 mendatang," ungkapnya. (WHB)