NAMROLE,AT-Setelah tertunda hampir empat tahun setelah pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinanan Tinggi Pratama (JPTP), sebanyak 13 Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati La Hamidi. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di ruang kerja bupati , kemarin.
Dalam kesempatan itu Bupati, La Hamidi berharap, pejabat yang menerima mandat baru untuk bergerak cepat dan bekerja secara adaptif. Kenali dengan baik medan tugas, bangun sinergitas dengan tim kerja, serta ciptakan ekosistem birokrasi yang sehat terbuka dan kolaboratif jangan ragu turun ke lapangan, serta mampu menangkap kebutuhan masyarakat secara riil.
"Para pejabat yang menerima mandat baru untuk, bergerak cepat dan bekerja acara adaptif, ciptakan ekosistem birokrasi yang sehat terbuka dan kolaboratif jangan ragu turun ke lapangan. Karena sebagai pejabat publik menuntut kita hadir, mendengar serta mampu menangkap kebutuhan masyarakat secara riil," kata bupati dalam sambutanya.
Orang nomor satu di Buru Selatan ini mengungkapkan, sekarang ini tuntutan terhadap birokrasi semakin kompleks. Di tengah perubahan yang cepat Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, pada tahun 2022 telah melakukan seleksi terbuka terhadap 23 jabatan tinggi Pratama yang telah mendapat pertimbangan teknis komisi aparatur sipil negara. Namun tak kunjung, dilakukan pelantikan.
"Sejalan dengan janji kami selaku bupati dan wakil bupati untuk perbaikan birokrasi melalui Direktorat Pengawasan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia telah dilakukan audit terhadap seluruh hasil seleksi JPTP pada Kabupaten/kota Indonesia yang bermasalah termasuk Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 16 hingga 22 Juni 2025 di audit oleh BKN RI.
"Hasilnya, berupa rekomendasi yang menjadi dasar saya dalam mengusulkan dan melantik saudara-saudara pada hari ini," terangnya.
Politisi Partai Amanat Nasional ( PAN) ini yakin, penempatan jabatan yang tepat dalam struktur birokrasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks inilah rotasi, promosi maupun mutasi jabatan tidak sekedar rutinitas melainkan langkah strategis untuk memastikan organisasi pemerintah tetap dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta sasaran pembangunan.
"Saya berharap kepada para pejabat yang hari ini menerima mandat baru untuk, bergerak cepat dan bekerja acara adaptif. Kenali dengan baik medan tugas, bangun sinergitas dengan tim kerja serta ciptakan ekosistem birokrasi yang sehat terbuka dan kolaboratif. Jangan ragu turun ke lapangan. Yang mana menjadi pejabat publik hari ini menuntut kita hadir, mendengar serta mampu menangkap kebutuhan masyarakat secara riil,"ingatnya .
Mantan anggota DPRD empat periode ini menegaskan kepada pimpinan OPD yang baru dilantik untuk bekerjalah dengan tidak hanya berdasarkan rutinitas, tetapi juga dengan kepekaan, empati dan solusi yang berdampak langsung. Oleh karena itu, nilai-nilai ASN berakhlak harus terus ditanamkan dalam praktik kerja sehari-hari, bukan hanya sebagai jagoan, tetapi menjadi pedoman moral dan profesionalisme aparatur negara.
"Kepada para ASN yang memenuhi syarat, saya mengajak untuk mengambil langkah baik dengan mengikuti proses seleksi terbuka yang rencananya akan dilakukan di bulan Oktober tahun 2025. Diantaranya seleksi Sekretaris Daerah dan jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya secara sehat dan kompetitif. Mari kita bangun budaya karir yang berbasis kompetensi, kinerja dan prinsip berintograsi bukan sekedar kedekatan pribadi atau pertimbangan subjektif," ajaknya.
La Hamidi menambahkan , pada 7 Juni 2025 lalu, telah menandatangani komitmen bersama pelaksanaan manajemen talenta dengan Kepala BKN RI.
"Saya telah perintahkan kepada kepala BKPSDM untuk segera mempersiapkan infrastruktur penunjang pelaksanaan manajemen talenta. Sehingga nantinya birokrasi kita dapat diisi oleh talenta-talenta yang terpilih berdasarkan potensi dan kinerja terbaik dari ASN yang dipersiapkan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional lainnya," ujarnya.
Ia pun mengajak semua stakeholder untuk sama-sama memberikan sumbangsih pikir dalam penataan birokrasi kita khususnya dan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya.
"Dengan dilaksanakan pelantikan JPTP pada hari ini, kita telah menjawab tuntutan KPK lewat program MCP dan akan kita tindaklanjuti dengan pelantikan jabatan administrator, pengawas dan jabatan fungsional lainnya secara bertahap pada bulan Oktober tahun ini," sebutnya.
"Saya kembali mengingatkan, bahwa jabatan adalah amanah dan ruang pengabdian. Tugas kita bukan sekedar bukan saja menjalankan tugas administratif. Tetapi mewujudkan nilai manfaat dan menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Mari kita jaga kekompakan, saling mendukung dalam tugas dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Buru Selatan yang sejahtera, adil dan makmur," jelas bupati," tandasnya.
Berikut Pejabat yang Dilantik.
Dapatkan sekarang
