NAMROLE,AT-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Buru Selatan telah mengusulkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Lembaga penyelenggara Pemilu itu mengusulkan anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 mendatang. Jumlah ini meningkat drastis dari anggaran Pilkada Tahun 2020 lalu sebesar Rp  21,9 miliar.

"Untuk anggaran Pilkada di Buru Selatan kita sudah usulkan kepada pemerintah daerah sebesar Rp 32 miliar lebih. Usulan itu sudah dibahas tim anggaran dan DPRD Buru Selatan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) beberapa hari lalu," terang Syarief Mahulauw, Ketua KPUD Buru Selatan saat dikonfirmasi media ini, kemarin. 

Dari usulan yang disampaikan KPUD Bursel itu, lanjut Mahulauw, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai tahapan Pilkada di Buru Selatan sebesar Rp 23,9 miliar. Jumlah ini sedikit meningkat dari awalnya yang disetujui Pemkab Bursel  Rp 22,9 miliar.

"Awalnya itu Pemkab  menyetujui 22,9 M. Namun oleh KPUD dikoordinasikan lagi sehingga anggaran yang disepakati sesuai berita acara yang dibuat sebesar Rp 23,9 miliar, " rincinya.

Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah, kata Mahulauw, dari total anggaran Pilkada yang disepakati 40 persen dari anggaran  tersebut harus dicairkan dalam tahun anggaran 2023. Sementara untuk 60 persen dicairkan pada Tahun 2024.

"Ada aturan yang mengatur itu. Dimana dari 23,9 miliar harus dicairkan 40 persen atau sekitar 8 sampai 9 miliar untuk membiayai tahapan Pilkada.  Sisahnya akan dicairkan di tahun 2024 ," jelasnya. 

Mahulauw berharap, apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat terkait dengan realisasi anggaran Pilkada bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Ini kita bicara aturan bukan kemauan dari KPUD Buru Selatan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan Robo Souwakil mengaku, anggaran pengawasan Pilkada untuk Bawaslu juga sudah diusulkan kepada pemerintah kabupaten.

"Untuk anggaran pengawasan Pilkada kita sudah usulkan. Hanya saja nilainya itu saya lupa," akuinya.

Souwakil berjanji, akan menyampaikan menyampaikan besaran anggaranya bila sudah tiba di Namrole.

"Saya sementara berada di luar daerah. Nanti saya kembali, saya akan sampaikan  terkait jumlahnya," janji Souwakil.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Kabupaten Buru Selatan, Syane Risampessy mengaku, usulan anggaran Pilkada sudah disampaikan oleh KPUD Buru Selatan.

"Untuk anggaran Pilkada KPUD sudah sampaikan dan sudah di bahas oleh Pemkab dan DPRD," ungkapnya.

Terkait dengan pencairan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp 40 persen ditahun 2023, Risampessy mengaku, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Kita akan sesuaikan dengan kemauan anggaran daerah. Bila anggaran mencukupi maka akan direalisasikan. Semuanya tergantung dari ketersedian anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten," kunci Risampessy. (SE)