AMBON, AT.—  Selama delapan bulan terakhir, kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) di Provinsi Maluku semakin menguat ditandai dengan kenaikan realisasi pendapatan APBN 31 Agustus 2023 mencapai Rp 1,351 triliun, atau naik sebesar 1,93 persen  dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Teddy Suhartedi Paermadi kepada media ini, (27/9). Menurutnya, kontribusi pendapatan tersebut berasal dari sumber perpajakan sebesar Rp1.016,03 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp335,40 miliar. Sedangkan pada sisi belanja, posisi realisasi belanja di Provinsi Maluku sebesar Rp12,34 triliun dengan kondisi peningkatan realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar 0,14 persen (yoy). 

“ Peningkatan belanja tersebut sebagian besar berasal dari realisasi belanja barang dengan kenaikan sebesar 13,74 persen (yoy) didominasi oleh peningkatan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, “ ucap Teddy. 

Teddy membeberkan, indikasi terjadinya peningkatan belanja tersebut merupakan dampak dari pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun Belanja Pemerintah Pusat meningkat sebesar 0,14 persen  (yoy) yang sebagian besar berasal dari realisasi belanja barang. 
Kata dia, kinerja perekonomian Maluku secara Makro tergolong fluktuatif dimana pada bulan Agustus, tingkat inflasi gabungan dua kota di Provinsi Maluku. Kota Ambon mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 3,08 persen dan Kota Tual mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 4,68 persen. 

Karena itu lanjut dia, Inflasi tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran dengan peningkatan tertinggi pada kelompok transportasi.

Peningkatan kinerja APBN sampai dengan periode ini diharapkan menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Maluku sesuai dengan amanat dan tujuan Undang-Undang APBN yakni penguatan ekonomi dan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri. 

Pihaknya mengaku, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah. 

“ Tentunya kunci keberhasilan pencapaian target tersebut berupa sinergi erat antara pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang bersama-sama memperkuat strategi utilisasi fungsi fiskal dan moneter dalam percepatan pertumbuhan ekonomi regional Maluku, “ tandasnya. (AKS)