AMBON,AT-Putra-putri asal Maluku hampir pasti tak diakomodir oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Nilai tawar elit Maluku terbadap Prabowo masih sangat lemah

Diketahui, Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memanggil calon menteri dan wakil menteri di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Jakarta, sejak Senin (14/10) hingga Selasa (15/10) kemarin. Beredarnya informasi bahwa Maluku kembali absen dalam kabinet negara, akhirnya memantik respon dari berbagai pihak, salah satunya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Maluku.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Maluku, Temi Talaohu kepada Ambon Ekspres, Selasa (15/10) kemarin mengatakan, pihaknya sangat menyesali jika tidak ada tokoh Maluku dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Kita sayangkan bahwa kita punya kader dari Maluku, tidak ada yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebab sebagai anak muda Maluku kita berharap perwakilan kita juga harus ada," sesal Talaohu.

Jika benar-benar Maluku tidak diakomodir, lanjutnya, berarti itu menandakan bahwa Maluku benar-benar memiliki nilai tawar di pemerintah pusat masih belum sekuat daerah-daerah lain.

"Ini juga sekaligus menjadi peringatan bagi politisi, serta kader-kader Maluku terbaik lainnya.  Mungkin kita selama ini kurang berkonsolidasi. Kemudian masih jalan sendiri-sendiri, mengurus kepentingan sendiri, dan itu belum mewakili Maluku secara utuh," katanya.

Oleh karena itu, tutur dia, apabila tidak ada satupun perwakilan Maluku masuk dalam kabinet Indonesia Maju, maka secara tidak langsung hal tersebut menggambarkan kurang solidnya figur atau elit Maluku dalam memperjuangkan kepentingan daerah di arah nasional.

"Jadi disamping kita menuntut perhatian dan keberpihakan pemerintah pusat kepada Maluku secara proporsional, kita juga harus melihat kondisi internal yang selama ini terkesan jalan sendiri-sendiri, dan saling menjatuhkan. Itu yang harus kita benahi," tegasnya.

Kendati demikian, Talaohu mengaku, tidak mau terlalu pesimis, sebelum adanya pengumuman resmi daftar nama kabinet Indonesia Maju Periode 2024-2029.

"Mungkin kita masih harus menunggu lagi, jangan sampai ada ditunjuk sebagai wakil menteri atau badan lembaga setara kementerian. Jadi mungkin masih terlalu awal juga untuk mau menilai situasinya. Mungkin sehari dua lagi baru bisa diketahui secara pasti sampai susunan kabinet secara lengkap diumumkan," sambungnya.

Terpisah, pengamat politik asal Universitas Pattimura Ambon, Paulus Koritelu, kepada Ambon Ekspres mengatakan, memang kadang-kadang dalam politik, segala sesuatu bisa saja berubah dalam hitungan detik, termasuk juga pada susunan kabinet.

"Jadi memang saya sendiri belum mau mendahului, kalau benar-benar ada bocoran yang mengatakan tidak ada figur Maluku ditunjuk masuk dalam kabinet. Saya tetap mengakui di dalam politik, memang segala sesuatu bisa berubah bahkan dalam estimasi waktu yang singkat," katanya.

Kalaupun tidak ada perwakilan orang Maluku di Kabinet Indonesia Maju, lanjutnya,  itu bukan berarti bahwa kepentingan Maluku tidak terwakili di pusat. Misalnya, tentang Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port (ANP), mega proyek Blok Masela dan lain-lain.

"Saya tetap melambangkan optimisme baru bahwa, teman-teman teristimewa yang ada di Gerindra dan para elit daerah lainnya bisa merasakan penderitaan rakyat Maluku yang selama ini harus diakui cukup termaginal," imbuhnya.

Pada prinsipnya, diharapkan agar dalam kepemimpinan Prabowo lima tahun mendatang, Maluku bisa lebih diperhatikan sehingga mampu menurunkan peringkat Provinsi termiskin di Indonesia.

"Sekalipun misalnya orang Maluku tidak diakomodir, tetapi tergantung kehendak baik Prabowo memajukan orang Maluku, dengan tak melupakan sejarah bahwa orang Maluku adalah salah satu dari delapan provinsi, atau ibu kandung yang melahirkan republik Indonesia," tutupnya.

DESAKAN DARI MAHASISWA

Sementara itu, ratusan mahasiswa dan pemuda yang terdiri dari sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, SEMMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), GMPI, IKAPPI, NANAKU-MALUKU, KIBAR,  KONSPERAM dan LIRA SOA RUMMI, menggelar semonstrasi di kawasan Bundara Poka hingga kampus Unviersitas Pattimur (Unpatti) Ambon, Selasa (15/10/2024).

Unjuk rasa bertajuk Tabaos Maluku Menggugat, itu bertujuan untuk mendesak Presiden RI terpilih Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada putra dan putri Maluku berada dalam kabinetnya sebagai menteri.

"Kami meminta Pak Prabowp Subianto mengangkat orang Maluku sebagai menteri," teriak Usman Bugis, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut dalam orasinya.

Menurut Usman, dari kepemimpinan  lPresiden pertama yang dipilih secara langsung rakyat melalui pemilihan umum, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo, orang Maluku terus 'dianak-tirikan' dalam kabinet. Hanya tahun 2010, periode kedua SBY, salah satu intelektual Maluku, Alex Retraubun diangkat menjadi wakil Menteri Perindustrian.

Padahal Maluku memiliki banyak orang-orang cerdas yang tak kalah saing degan putra putri daerah lainnya untuk mengembangkan tugas menteri.

"Usai masa jabatan SBY berakhir dan kemudian dilanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Maluku masih saja dibelakangi. Padahal, kita tahu bersama bahwa ada banyak orang Maluku yang cerdas dan punya pengalaman serta sudah lama berproses di Jakarta,"terangnya.

Selain jatah menteri orang Maluku, massa aksi juga menuntut pemerintah pusat merealisasikan Lumbung Ikan Nasional (LIN), Provinsi Kepulauan, dan Ambon New Port. Tiga proyek ini merupakan janji Presiden Joko Widodo kepada rakyat Maluku yang tak kunjung direalisasikan hingga akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 nanti.
Padahal, kata Usman, Jokowi sempat meninjau lokasi di Desa, Waai, Kabupaten Maluku Tengah (Maltemg) dan berjanji akan membangun Ambon New Port yang merupakan basis perikanan terpadu Indonesia. 

"Tetap ketika pembahasan blue printnya, pemerintah daerah mengusulkan kepada kementerian tiba-tiba program itu dibatalkan dengan alasan bahwa ada ranjau pengeboman dari zaman perang dunia pertama, sehingga pelabuhan terintegrasi itu tidak bisa dibangun di lokasi tersebut,"sesalnya.

Pantauan Ambon Ekspres, usai berorasi di Bundaran Poka, massa aksi berjalan menuju Jembatan Merah Putih (JMP), kemudian berbalik menuju gerbang Kampus Unpatti. (Nal/Jar/M1)