AMBON,AT-Sejumlah paguyuban dari Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah menolak dengan tegas Musyawarah Luar Biasa (Muslub) organisasi Hetu Upu Ana karena dianggap melanggar aturan. 

Ketua Panitia Muslub Hetu Upu Ana, Firman Suneth Cs dituding sebagai otak dibalik musyawarah itu. Firman juga telah melakukan pembangkangan terhadap nilai demokrasi sesungguhnya.

Muslub yang berlangsung di Aula Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ambon, Sabtu (31/05) dilakukan sepihak, penuh kepentingan pribadi, bahkan telah mencederai marwah organisasi.

"Kami paguyuban se-Jazirah, Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu dengan tegas menolak Muslub yang dilakukan secara ilegal dan sepihak serta sarat kepentingan tertentu," kata koordinator paguyuban Se-Jazirah, Dede Syarifudin Samual, kepada wartawan, Sabtu kemarin. 

Syarifudin menyebut, alasan dianggap Ileggal karena paguyuban-paguyuban besar dari berbagai elemen di Jazirah tidak diundang saat Muslub 

Malah yang hadir hanyalah segelintir orang yang ingin memaksakan kehendak, mencatut nama masyarakat dengan menunjukkan surat dukungan yang diduga palsu.

"Ada tindakan pembajakan organisasi dan merusak tatanan kolektif kebersamaan masyarakat Jazirah. Ini pembegalan atas nama musyawarah tanpa memenuhi kuorum. Panitia tak punya etika dan malu, hanya demi kepentingan tertentu," tegas Syarifudin.

Menurut mereka, peserta yang hadir tidak mencapai 50% + 1, sebagai syarat mutlak sahnya sebuah musyawarah.  Muslub memiliki dua panitia. Alih-alih menyatukan dua kepanitiaan yang sudah ada, tetapi yang terjadi hanya dilakukan satu kelompok tanpa kompromi.

Rekomendasi mendukung salah satu kandidat Suherman Ura, juga dinilai cacat karena tidak memakai format resmi dan tidak dikeluarkan oleh lembaga berwenang sehingga diduga surat dukungan palsu.

Bahkan Muslub dilakukan dengan mengesampingkan proses pembentukan panitia secara kolektif. Termasuk usulan pembentukan Plt netral sepenuhnya juga diabaikan.

"Pernyataan sikap kami, menolak semua hasil Muslub. Menuntut pembentukan panitia baru yang inklusif. Desak pengurus lama menunjuk Plt netral. Mengutuk keras tindakan panitia pelaksana Muslub. Seluruh proses Muslub tidak sah secara organisasi. Jika ini tidak segera diperbaiki, maka akan ada gelombang penolakan,"tegas Syarifudin menutup pembicaraan. (Wahab)