AMBON,AT-Upaya Pemerintah Kota Ambon (Pemkot) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, dan seluruh instansi terkait untuk menurunkan stunting di Kota Ambon, akhir membuahkan hasil yang positif. Hal itu tak lain lantaran, jumlah anak stunting mengalami penurunan dari 287 kasus menjadi 279 kasus pada Desember 2025.

Kepala DPPKB Kota Ambon, Juliana Wilhelmina Patty mengatakan, penurunan tersebut menjadi sinyal positif dalam upaya percepatan penanganan stunting di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

“Data terakhir per Desember tercatat 279 kasus, turun dari sebelumnya 287. Kami berharap tren ini terus menurun sehingga angka stunting di Ambon bisa mencapai 14 persen atau bahkan di bawah itu,” kata dia, kepada wartawan di Balai Kota, Senin (2/3).

Menurutnya, berdasarkan data DPPKB sebaran kasus stunting di lima kecamatan di Kota Ambon. Mulai dari Kecamatan Nusaniwe, dengan jumlah 65 kasus, Kecamatan Sirimau, dengan jumlah 103 kasus, Kecamatan Leitimur Selatan, dengan 16 kasus, Kecamatan Baguala, dengan 9 kasus, dan Kecamatan Teluk Ambon, dengan 86 kasus.
"Tertinggi ada dikecamatan Sirimau, dengan angka 103, dan terendah di kecamatan Baguala, yakni 9 kasus," terangnya.

Dijelaskan, penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Wanita yang biasa disapa Welly ini mengaku,  tim tersebut melibatkan Tim Penggerak PKK, BKKBN, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
"Mereka turun langsung ke Posyandu untuk memastikan anak-anak ditimbang dan mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan," ujarnya.

Dikatakan, selain intervensi kesehatan, Pemerintah kota Ambon juga menjalankan program orang tua asuh bagi anak stunting. 
"Program didukung dari swadaya pejabat, bantuan stimulan pemerintah kota, serta koordinasi melalui TP-PKK dan Dinas Kesehatan sesuai Surat Keputusan Wali Kota," terangnya.

Ditambahkan, dana tersebut digunakan oleh PKK untuk menyediakan makanan bergizi yang dimasak di Dapur Sehat (Dasyat). Makanan kemudian diberikan langsung kepada anak-anak stunting oleh kader kesehatan, kader KB, serta pendamping keluarga di posyandu.

“Pendamping keluarga memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi yang sudah disiapkan. Setelah itu baru kegiatan selesai,” ujarnya.

Welly menambahkan, penanganan stunting juga berkaitan erat dengan persoalan dasar masyarakat seperti akses air bersih, kepesertaan BPJS, perumahan, dan ketersediaan makanan bergizi.

"Keluhan warga yang disampaikan melalui Posyandu akan diteruskan oleh pemerintah desa dan kelurahan kepada OPD terkait agar segera ditindaklanjuti.
Masalah stunting ini tidak hanya soal makanan, tetapi juga menyangkut sanitasi, jaminan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi. Karena itu semua pihak harus bergerak bersama,”paparnya.

Kendati demikian, kata Patty, Pemerintah Kota Ambon berencana kembali memperbarui data stunting melalui Dinas Kesehatan dalam waktu dekat untuk memastikan progres penurunan kasus tetap terjaga. 

"Kita akan terus berupaya untuk angka stunting ini terus turun. Kalau bisa harus ada kecamatan yang bebas dari stunting," tandasnya. (Ars)