AMBONAT-Sembilan bulan terakhir, Kinerja APBN di Provinsi Maluku semakin menguat yang ditandai dengan kenaikan Realisasi Pendapatan APBN 30 September 2023 mencapai Rp1,59 Triliun, atau naik sebesar 6,14 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Teddy Suhartedi Permadi kepada media ini, Kamis (26/10).

Dia menjelaskan, kontribusi pendapatan tersebut berasal dari sumber Perpajakan sebesar Rp1.132,39 Triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 453,46  Miliar. Sedangkan dilihat pada belanja negara, posisi realisasi belanja di Provinsi Maluku sebesar Rp  14.34 Triliun dengan kondisi peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 5,28% (yoy). 

"Peningkatan belanja tersebut sebagian besar berasal dari realisasi belanja barang dengan kenaikan sebesar 15,47% (yoy) yang utamanya berasal dari peningkatan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, " jelasnya. 

Menurut Teddy, indikasi terjadinya peningkatan belanja tersebut merupakan dampak dari pencabutan kebijakan PPKM. Adapun Belanja Pemerintah Pusat meningkat sebesar 5,28 persen (yoy) yang sebagian besar berasal dari realisasi belanja barang.

Karena itu, ia mengaku kinerja perekonomian Maluku secara makro tergolong fluktuatif dimana pada bulan September, tingkat inflasi gabungan dua kota di provinsi Maluku berada pada angka 3, 10 persen (yoy) dan 0,27 persen (mtm). 

"Untuk Kota Ambon mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 3, 04 persen. Begitu juga dengan Kota Tual yang memgalami inflasi (yoy) sebesar 4, 36 persen, " ucapnya. 

Dia menuturkan, terjadinya inflasi di kedua Kota tersebut karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan yakni tertinggi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. 

"Peningkatan kinerja APBN sampai dengan periode ini diharapkan menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Maluku sesuai dengan amanat dan tujuan undang – undang APBN yakni penguatan ekonomi dan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri," ucapnya. 

Dia menambahkan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah. 

“Tentunya kunci keberhasilan pencapaian target tersebut berupa sinergi erat antara pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang bersama-sama memperkuat strategi utilisasi fungsi fiskal dan moneter dalam percepatan pertumbuhan ekonomi regional Maluku, “ tandasnya. (DS)