AMBON,AE-Jam kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah Kota Ambon diduga melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dugaan ini diketahui setelah ada sejumlah laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, yang menyebutkan bahwa jam kerja SPPG saat ini diduga tembus 12 jam sehari.

Mengenai hal tersebut, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Ambon Lucky Upulatu Nikijuluw, Rabu (12/11) kemarin menegaskan, persoalan itu harus mendapat atensi dari pihak terkait.

Menurutnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Komisi I DPRD Kota Ambon mesti turun melihat kondisi tersebut. Sebab kerja 12 jam sehari telah melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

“Persoalannya adalah ada orang yang bekerja melebihi ketentuan Undang-Undang. Seharusnya satu orang bekerja hanya delapan jam, setelah itu baru lembur. Tapi di lapangan, ada yang sampai 12 jam tanpa hitungan lembur yang jelas,”terangnya.

Program makanan bergizi gratis (MBG), lanjutnya, merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat memang sangat baik. Namun, pelaksanaannya di lapangan tentu harus memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi itu.

“Persoalannya adalah ada orang yang bekerja melebihi ketentuan Undang-Undang. Seharusnya satu orang bekerja hanya delapan jam, setelah itu baru lembur. Tapi di lapangan, ada yang sampai 12 jam tanpa hitungan lembur yang jelas,”ungkapnya.

“Kalau mereka bekerja melewati batas waktu, secara fisik dan jasmani pasti lelah. Itu bisa memengaruhi kualitas makanan yang disajikan untuk anak-anak. Jadi ini harus jadi perhatian serius,” tambahnya.

Ia berharap Komisi I DPRD Kota Ambon bersama Disnaker dapat segera melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap sistem kerja dan pembayaran upah lembur di setiap SPPG.

“Kasihan kalau orang bekerja lebih dari batas waktu tapi tidak mendapat hak lemburnya. Satu jam pertama lembur harus dibayar sesuai aturan, entah Rp10.000 atau Rp15.000, tergantung regulasi. Itu perlu dicek di lapangan,” tutupnya.(Nal)