AMBON,AT-Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2024-2029, Murad Ismail-Michael Wattimena, merupakan dua figur yang dapat dikatakan visioner.

Demi melanjutkan pembangunan di Bumi Raja-Raja menjadi lebih baik lagi ke depan, Paslon dengan akronim "2M" itu mengusung visi 'Maluku Maju, Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan'

Tidak main-main, dalam mewujudkan Maluku Maju, paslon 2M telah memetakan apa saja permasalahan yang harus diselesaikan bahkan menjadi prioritas jika memimpin Maluku lima tahun mendatang.

Calon Gubernur Maluku, Murad Ismail melalui rilisnya yang diterima media ini, Senin (30/9) kemarin mengatakan, menyusun visi dan misi seorang calon kepala daerah harus mengacu juga dari hasil evaluasi capaian indikator pembangunan daerah pada periode sebelumnya.

"Hal itu agar dapat diketahui permasalahan dan isu prioritas yang perlu diselesaikan kedepan," ungkap Gubernur Maluku periode 2019-2024 itu.

"Permasalahan dan isu tersebut serta visi dan misi yang disusun perlu diselaraskan juga dengan visi dan misi yang ada pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Maluku tahun 2025 2026," sambungnya.

Olehnya itu, lanjut Murad, berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa terdapat sembilan permasalahan pembangunan Provinsi Maluku untuk lima tahun kedepan atau periode 2025 - 2029. Antara lain, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi hijau/biru, teknologi informadi dan komunikasi ( TIK), IPTEK dan inovasi, kemandirian pangan lokal, lingkungan hidup dan kebencanaan, tata Kelola dan kepemimpinan.

"Kemudian, kondusifitas keamanan dan ketahanan sosial budaya, sarana-prasarana/infrastruktur serta keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan," terang Murad.

Pembangunan sosial, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, kedepanan akan menjadi perhatian penting. Nilai daya saing sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan semaksimal mungkin agar berbagai potensi sumber daya alam yang ada bisa dikelola secara maksimal.

Secara terperinci, Murad pun menjelaskan, permasalahan pembangunan sosial meliputi pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, kedepanan akan menjadi perhatian penting. 

Nilai daya  SDM, jelas mantan Komandan Brimob Polri itu, perlu ditingkatkan semaksimal mungkin agar berbagai potensi SDA yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Sehingga tingkat pendapatan per kapita masyarakat Maluku  dapat ditingkatkan menjadi upper midlle income," paparnya.

Usaha untuk menaikan usia harapan hidup, menurunkan angka kematian anak dan ibu serta mendorong angka partisipasi pendidikan dan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas perlu mendapat perhatian.
Selain itu, angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi sehingga perlu ditangani secara serius.

Sedangkan mengenai permasalahan pembangunan ekonomi hijau/Biru, kata Murad, harus selaras dengan pembangunan nasional yang telah dicanangkan dalam RPJPN 2025 – 2045.

"Untuk Maluku, menggalakan pembangunan ekonomi hijau dan biru menjadi satu keharusan, karena saat ini pendekatan tersebut masih sangat terbatas, sehingga jika tidak dilakukan secara dini akan berpotensi merusak sumber daya alam darat dan laut serta ekosistem secara keseluruhan," paparnya.

Mengenai TIK, IPTEK dan Inovasi, Murad mengaku, perlu diakui bahwa permasalahan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Maluku masih perlu terus mendapat perhatian. 

Masih terdapat cukup banyak area perdesaan yang sulit mendapat akses TIK. Selain itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong pembangunan ekonomi masih sangat terbatas sehingga hal ini juga berpengaruh pada penguatan daya saing daerah. 

Kedepan hilirasis SDA pertanian/perkebunan, kelautan dan pemanfaatan potensi pariwisata perlu diintensifkan agar nilai tambah yang diperoleh bisa maksimal. Pengembangan since park dan techno park didukungan dengan pemanfaatan IPTEK disektor ini perlu dilakukan.

Kemandirian pangan lokal juga tak terlepas dari perhatian Murad.  LBerdasarkan data yang dimiliki, privalensi ketidak cukupan pangan Maluku cukup tinggi, yaitu sekitar 30 persen.

Ini menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan  melalui pendekatan peningkatan produksi pangan lokal.

"TPID akan menjadi bagian terdepan dalam merumuskan langka-langka peningkatan neraca pangan yang komprehensif. Mulai dari koordinasi dan komunikasi untuk sub sistem produksi, sub sistem stok, neraca kebutuhan, sub sistem distribusi, sub sistem kerja sama antardaerah, satgas pangan, operasi pasar dan lainnya," jelasnya.

Di sisi lain, kata Murad, lingkungan hidup masih menjadi permasalahan yang perlu terus dibenahi. Sebab  erosi, longsor, kerusakan ekosistem darat dan laut masih terus menjadi ancaman serius.

"Maka diperlukan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder dan semua lapisan masyarakat. Selain itu Maluku termasuk wilayah yang dikategorikan rawan bencana gempah bumi, abrasi pantai dan lainnya. Untuk itu, kedepan ini perlu mendapat perhatian penting," paparnya.

Di sisi lain, kata Murad, lingkungan hidup masih menjadi permasalahan yang perlu terus dibenahi. Sebab  erosi, longsor, kerusakan ekosistem darat dan laut masih terus menjadi ancaman serius.

"Maka diperlukan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder dan semua lapisan masyarakat. Selain itu Maluku termasuk wilayah yang dikategorikan rawan bencana gempah bumi, abrasi pantai dan lainnya. Untuk itu, kedepan ini perlu mendapat perhatian penting," paparnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pelaksanaan Good Government di Pemda Provinsi Maluku belum berjalan secara maksimal. Untuk itu tata kelola pemerintahan perlu terus diperkuat. 

"Pemanfaatan teknonogi digitalisasi untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan perlu dimasifkan. Untuk itu berbagai sistem aplikasi yang diperlukan akan disiapkan secara optimal, berbagai regulasi akan dinormalisasikan serta pimpinan instansi/lembaga perlu ditingkatkan responsifnya serta kelicahan dalam berdiplomasi," ujarnya.

Ketahanan sosial dan budaya juga akan jadi fokus pihaknya nanti. Sebab keamanan Maluku masih perlu mendapat perhatian untuk dijaga dengan baik sehingga bisa tercipat iklim yang kondusif untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi di berbagai aspek.

"Terutama investasi bidang perikanan, perkebunan, pariwisata dan pertambangan serta sektor jasa. Ketahanan sosial masih perlu terus ditingkatkan dan pemanfaatan budaya lokal dalam berbagai aspek pembangunan perlu dilakukan, " katanya. 

Selain itu, Maluku masih membutuhkan sarana-prasarana/infrastruktur di bidang sosial dan ekonomi. Peningkatan kualitas layanan sosial perlu didukung dengan ketersedian infrastruktur yang juga berkualitas, demikian halnya untuk layanan di bidang ekonomi. 

"Kebutuhan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah masih sangat dibutukan, sentra-sentra produksi perlu mendapat perhatian. Demikian pula akses untuk daerah yang tergolong 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) serta usaha untuk menurunkan biaya distribusi yang di daerah Maluku masih tergolong masih tinggi," katanya.

Kemudian yang terakhir adalah, masalah keberlanjutan dan K kesinambungan pembangunan. Setiap investasi pembangunan yang telah dilakukan perlu dilanjutkan. 

"Untuk itu kerja sama dengan daerah Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan. Usaha untuk menintegrasikan dan mensinkronkan pembangunan dengan dukungan sharing pembiayaan perlu dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi serta diimplementasikan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran yang secara reguler mekanismenya sudah tersedia," demikian Murad. (Nal)