AMBON,AT-Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan, proses pengaspalan di Terminal A1 dan A2 Mardika tetap dilaksanakan.

"Pembongkaran ratusan lapak di dalam dua terminal tersebut tetatp dilakukan, tidak ada cerita,” tegas Walikota.

Pernyataan tegas Pj Walikota itu sontak memantik respon para pedagang, yang meminta Bodewin untuk lebih bijak dalam masalah persoalan pedagang Mardika.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA), Alham Valeo kepada media ini, Selasa (24/10) kemarin menuturkan, pernyataan Wattimena terkait pembongkaran lapak di Terminal, mengindikasikan kalau Pj Walikota kurang paham dinamika pasar.

“Sepertinya Pak Bodewin kurang paham dinamika sejarah keberadaan lapak di terminal itu, bahwa sudah berdiri pasca kerusuhan dan sudah puluhan tahun berdiri sebagai penyangga utama penggerak ekonomi pasar Mardika,” terangnya.

Selain itu, lanjut Alham, Lapak di Terminal Mardika juga sebagai pilot projek awal kebersamaan para pedagang kristen dan muslim untuk merajut kembali kebersamaan dan persaudaraan pasca konflik sosial 1999. 

“Jadi nilai historisnya sangat bersejarah sampai sekarang. Maka sayang bila keberadaan mereka tiba-tiba dihilangkan. Mestinya pemerintah harus beri apresiasi kepada mereka dan kami sangat berharap Pj Walikota pertimbangkan hal ini,” harap dia.

Dijelaskan, Pj Walikota harus lebih bijak mengenai persoalan Mardika. Alasannya karena omzet terbesar Mardika ada di dalam Terminal.

“Biaya pembangunan lapak itu juga dulu dibangun dengan anggaran kas daerah, dimana waktu itu pedagang diwajibkan membayar retribusi daerah sampai tahun 2018, jadi kurang pas bila secara sepihak tanpa solusi memaksakan kebijakannya dengan mengabaikan sisi lain kemanusiaan ratusan orang dan kepentingan ekonomi,” paparnya.

Alham mengungkapkan, pihaknya tentu sangat mendukung pengaspalan di dalam terminal, tapi nasib pedagang juga harus menjadi perhatian utama, karena itu adalah tanggungjawab pemerintah.

“Yang menjadi masalah bahwa keberadaan lapak-lapak itu suda sangat kumuh selama berpuluh-puluh tahun, dan mengganggu tata kelola pasar, serta mendapat sorotan masyarakat perihal kesemrawutan dan kurangnya akses ke ruko-ruko,” jelasnya.

Sehingga dengan kesadaran mandiri lewat asosiasi paguyuban, ia selaku Ketua APMA mendorong paguyuban terminal A dan B untuk membenahi dan perbaiki lapak-lapak nya secara mandiri.

“Tapi semua itu dilakukan dibawah kondinasi paguyubannya, biar lapak tersebut lebih rapi satu tipe dengan memperbanyak akses ke ruko-ruko, dan tentu melakukan kordinasi dengan Pemkot,” terangnya.

Dia menambahkan, Pemkot waktu itu bilang pasar itu kewenangan PT BPT sehingga lapak tersebut diperbaiki, bukan dibangun baru di lahan yang baru.

“Terpenting saat ini kita sedang menghadapi konstalasi politik yang lagi hangat-hangatnya, sehingga kami sangat berharap semua potensi instabilitas kambtibmas harus ditutup rapat demi Ambon yang lebih baik, aman sejahtera dan bermartabat," pungkasnya. (Nal)