AMBON, AT–Kepala Persekutuan Hukum Adat Regentschap Kayeli, Ibrahim Wael, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Ia menilai, kepentingan tambang emas ilegal telah melibatkan sejumlah oknum pejabat, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, yang bekerja sama dengan pengusaha asing.

Menurut Ibrahim, praktik tersebut merusak tatanan adat dan memecah persatuan masyarakat hukum adat Kayeli.

“Tatanan Adat Regentschap Kayeli sangat prihatin, karena kepentingan tambang emas ilegal Gunung Botak membuat oknum-oknum pejabat dari Kabupaten sampai Provinsi bekerja sama dengan pengusaha asing. Politik divide et impera bukan lagi dilakukan VOC, tapi cukong tambang juga lakukan politik yang sama,” ujar Ibrahim, Sabtu (23/08). 

Ia menegaskan, kondisi itu berimbas pada rusaknya struktur adat, karena muncul kelompok-kelompok dengan raja-raja tersendiri, sementara ibu kota Regentschap Kayeli justru diabaikan. 

Padahal, menurutnya, wilayah tersebut seharusnya menjadi pusat administrasi awal untuk melengkapi proses perizinan.

Ibrahim menjelaskan, tambang Gunung Botak berada di wilayah hukum adat Regentschap Kayeli. 

Pertemuan-pertemuan masyarakat hukum adat dilakukan di Regentschap Liliali, sementara lokasi tambang berada di Kecamatan Teluk Kayeli, Desa Kayeli.

 Namun, proses administrasi perizinan justru keluar melalui Kecamatan Waelata.

“Saya selaku kepala waris belum pernah memberikan respon kepada pihak-pihak lain dalam pengajuan izin tambang Gunung Botak. Ada kelompok keluarga saya yang juga turut terlibat dengan cukong-cukong tambang itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ibrahim menekankan bahwa sebagai Kepala Persekutuan Hukum Adat Regentschap Kayeli, dirinya sangat mengharapkan langkah tegas dari pemerintah daerah.

“Saya sangat mengharapkan Bapak Bupati Ikram Umasugi bersama Bapak Gubernur Maluku segera mengambil langkah agar terhindar dari permainan cukong-cukong tambang nakal di wilayah Kabupaten Buru,” katanya.

Dikatakan, banyak investor yang memiliki minat di Gunung Botak justru menjadi korban ulah pihak tidak bertanggung jawab. 

"Kondisi ini, tentu menimbulkan kerawanan karena semakin banyak pihak yang masuk ke Gunung Botak dengan janji-janji yang menyesatkan," ungkap Wael. (Wahab)