AMBON,AT-Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku dilarang rangkap jabatan. Tujuannya agar mereka (pengurus) bisa lebih fokus untuk meningkatkan prestasi olahraga Maluku dikancah nasional. Hal ini disampaikan Heygel Tengens, Pengamat Olahraga Maluku kepada media ini di Ambon, kemarin pagi. 

Heygel menjelaskan, jauh sebelumnya, KONI Pusat juga telah mengeluarkan surat bernomor 24/ORG/I/2023 berisikan tentang larangan rangkap jabatan di kepengurusan KONI.

Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar KONI berbunyi bahwa ketua umum, sekretaris dan bendahara KONI provinsi tidak boleh merangkap pada organisasi keolahragaan baik secara horizontal maupun vertikal.

Dan di Pasal 23 ayat 1 berbunyi unsur pimpinan induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi keolahragaan fungsional anggota KONI Pusat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan KONI Pusat dan induk organisasi keolahragaan cabang olahraga serta organisasi keolahragaan fungsional di tingkat provinsi.

“Artinya bahwa, pimpinan KONI provinsi tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus cabang olahraga dan atau badan keolahragaan fungsional tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten kota,” tulis surat tersebut.
 
Heygel sangat menginginkan, tidak ada lagi rangkap jabatan dalam Kabinet KONI Maluku.

"Jangan seperti pengurus KONI Maluku beberapa tahun lalu, ada pengurus yang sudah berjanji akan melepaskan jabatannya jika terpilih sebagai petinggi di KONI Maluku dan itu ditulis dalam surat pernyataan bermaterai. Tapi, ketika terpilih, pengurus tersebut tidak mau melepaskan jabatannya. Saya harap hal itu tidak terjadi lagi di KONI Maluku periode kali ini," harap dia. 

Heygel meyakini, di Maluku ini masih banyak SDM yang mumpuni serta mampu mengurus olahraga Maluku kedepan. 

“Lebih baik pengurus fokus di KONI dan harus lepaskan jabatannya di Cabor. Begitupun sebaliknya. Karena ini buat kemajuan dalam tata kelola keorganisasian olahraga di Bumi Seribu Pulau, " demikian Heygel. (Cal)