AMBON, AT- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Rakor tersebut bertujuan untuk memantapkan semua kesiapan jelang pemilu nanti.

Rakor dihadiri langsung Gubernur Maluku Murad Ismail dan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno dan anggota komisioner Betty E. Idroos. Jalannya rakor dipandu Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie yang berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (21/7). 

Murad dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPU RI yang berkenan datang ke Maluku guna menyelenggarakan rakor ini. Menurutnya, tahun 2024 akan menjadi tahun bersejarah dan monumental. Sebab inilah waktunya bagi seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak politiknya, guna menentukan estafet kepemimpinan nasional pada semua level pemerintahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

    "Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Maluku beserta seluruh instansi pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD dan masyarakat Maluku siap mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024," ujar Murad.

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, tegas Murad, harus dipersiapkan secara matang, terukur, sistematis dan terintegrasi terutama KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan instansi terkait lainnya. Kemudian pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Ia juga mengatakan, pemilu dan pilkada serentak merupakan hajatan demokrasi yang besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, maka aspek pengamanan dan keamanan menjadi salah satu indikator penting dan menentukan.

Untuk itu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan lembaga pusat sampai ke daerah menjadi syarat mutlak suksesnya agenda besar tersebut. Pengamanan dan keamanan yang dimaksudkan adalah terkait penyalahgunaan teknologi digital oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

    "Serangan cyber crime penyebarluasan hoaks secara masif, kampanye hitam, money politic dan berbagai modus pelanggaran pemilu yang menggunakan media sosial, mesti diantisipasi sebaik-baiknya," kata Gubernur mengingatkan.

Namun demikian, dia menyampaikan keyakinannya bahwa KPU RI sangat memahami pentingnya membangun jejaring kerja yang efisien dan efektif sampai di tingkat bawah, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh, masyarakat, agama, adat dan yang lainnya.

"Terkait pelaksanaan rakor ini, selaku Gubernur Maluku, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua KPU RI beserta rombongan yang berkenaan datang ke Maluku guna penyelenggaraan rapat koordinasi ini," tandasnya. 

Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam rakor mengatakan, walaupun didalam konstitusi disebutkan KPU merupakan salah satunya lembaga yang bersifat mandiri, namun ia meyakini mereka tidak bisa bekerja sendirian. 

Olehnya itu, pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting untuk diajak bekerjasama dalam penyelenggaraan pemilu di daerah.

 "Tujuan kami datang ke Maluku adalah silaturahmi, koordinasi dan konsolidasi mengenai pemantapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Atas dasar itu, mohon dukungan pak gubernur dan pimpinan Forkompinda karena pemilu diikuti oleh banyak pihak," kata Hasyim.
 
Sebagaimana diketahui, kegiatan rakor juga dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dalam forum yang dihadiri instansi dan lembaga terkait. Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Gubernur Maluku kepada Ketua KPU RI dan sebaliknya.(whb)