AMBON,AT-Gubernur Maluku, Murad Ismail sangat optimis Pemerintah Provinsi Maluku akan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini didasari laporan kinerja keuangan pemerintah daerah yang cukup baik. 

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Maluku diera kepemimpinan Murad Ismail sudah meraih WTP secara berturut-turut sejak tahun  2019-2020-2021 dan 2022.

"Insha Allah di Tahun 2023 ini akan kembali meraih predikat WTP, dan kalau itu benar maka ini (predikat WTP) akan menjadi yang kelima kalinya, " ujar Gubernur saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku tahun 2025-2045, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2025.

Selain itu, Murad mengatakan, Musrembang kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana merupakan wadah untuk merumuskan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun kedepan, bersamaan dengan rencana pembangunan tahun 2025 yang akan datang.

"Hal ini bernilai penting dan strategis karena tahun 2025, merupakan tahun berakhirnya periode perencanaan 20 tahun sebelumnya, yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005 dan 2025, dan ini merupakan tahun pertama RPJPD tahun 2025-2045," terangnya.

Dipenghujung Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPTahun 2005-2025 yakni Pembangunan Jangka Menengah Periode 2019-2024, Murad menyampaikan, terjadi kemajuan pembangunan yang signifikan.
Hal ini perlu disyukuri walaupun dihadapkan dengan berbagai krisis diantaranya gempa gumi di akhir 2019, dan covid-19 di Tahun 2020-2021, namun Maluku tidak terlalu terpengaruh dengan hal tersebut.

Gubernur juga menerangkan pencapaian selama kepemimpinannya, yakni pertumbuhan ekonomi dari konsumsi -0,91 Tahun 2020 meningkat 5,21 persen di Tahun 2023.
Sementara tingkat pengangguran terbuka dari 7,57 persen tahun 2020 menurun menjadi 6,31 persen pada Tahun 2023. Tingkat kemiskinan dari 17,44 persen pada Maret 2020 menurun menjadi 16,42 pada Maret 2023.
Penduduk miskin ekstrem 4,48 persen pada tahun 2021 menjadi 2,59 persen pada tahun 2023. Inflasi yoy Maluku bulan Maret 2024 berada di 2,75 persen lebih rendah dari nasional yaitu 3,05 persen.

Indeks pembangunan manusia tahun 2020 pada angka 69,49 poin meningkat menjadi 72,75 poin tahun 2023 kategori tinggi, serta prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 26,1 persen jauh lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 30,38 persen.

Selaras dengan visi Indonesia Emas Tahun 2045, Gubernur mengatakan, pembangunan Maluku 20 tahun kedepan, diarahkan untuk mewujudkan visi Maluku Maju, Inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya kelautan.

"Sedangkan pada tahun 2025 pembangunan akan diarahkan dengan tema 'Penguatan landasan transformasi melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan'," paparnya.

Hal ini, lanjut dia, searah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, karena transformasi merupakan hal mutlak dalam mewujudkan visi kedepan dalam aspek sosial ekonomi maupun tata kelola pemerintahan.
Oleh karena itu, dirinya menegaskan, perlu dibangun berbagai landasan transformasi yakni keamanan, demokrasi, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekonomi.

Jadi, lanjut dia, dibutuhkan pula kerangka implementasi yang meliputi pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
Gubernur berharap melalui kegiatan itu, semua pihak bisa fokus melaksanakan program-program yang berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang, dengan menciptakan dan terus meningkatkan inovasi, mengembangkan ilmu pengetahuan serta manfaatkan teknologi.
Bahkan, tegas Gubernur, harus tetap berkomitmen melakukan kolaboratif dengan para pihak, sebab itu merupakan tanggung jawab bersama semua pihak untuk ikut serta dalam mewujudkan Maluku yang lebih baik.

"Wujudkan Maluku sesuai dengan visi kepemimpinan kami yaitu, Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan," demikian Murad. (Nal)