AMBON,AT-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) memastikan tidak mengusung kadernya sebagai calon Walikota Ambon. Sejumlah faktor jadi pertimbangan dua partai besar itu.

PDIP dan Golkar, biasanya selalu mengorbitkan kader mereka untuk berebut kursi Walikota Ambon. Seperti diketahui, kedua partai ini selalu berlawanan pada Pilkada Kota Ambon.
Dalam sepuluh tahun terakhir, ibu kota Provinsi Maluku ini dipimpin Richard Louhenapessy, yang merupakan kader Golkar. Sepuluh tahun sebelum Louhenpessy, Ambon dipimpin salah satu kader terbaik PDIP, Marcus Jacob Papilaja.

Menjelang Pilwalkot Ambon November 2024, nama sejumlah kader Golkar mencuat sebagai bakal calon Walikota Ambon. Salah satunya, anggota DPRD Maluku tiga periode, Richard Rahakbauw.
Bahkan, Rahakbauw telah menyampaikan ke khalayak akan mencalonkan diri. Namun belakangan setelah pendaftaran dibuka hingga pengembalian berkas selesai, Richard tak mendaftar.

Nama lainnya yang muncul saat pendaftaran adalah Ketua DPRD Kota Ambon Ely Toisutta, dan pengurus DPD Golkar Maluku Subhan Pattimahu. Namun dua figur ini mendaftar sebagai bakal calon Wakil Walikota Ambon. 

Sekretaris DPD Golkar Maluku, Abner James Timisela mengatakan, Golkar realistis tidak mendorong kader sebagai calon Walikota Ambon karena hasil Pileg 2024 yang tidak sesuai harapan. Partai berlambang pohon beringin ini hanya memperoleh 3 kursi di DPRD Kota Ambon, berkurang dari 4 kursi pada Pileg 2019 lalu.

Selain itu, tidak ada kader yang maju sebagai calon Walikota. Olehnya itu, Golkar memberi peluang kepada figur eksternal.
Namun Golkar sangat berharap, siapapun figur eksternal yang diusung, wajib mengambil pasangan wakil dari kader Golkar.

"Kita realistis saja dengan hasil Pileg kemarin. Kalaupun tidak ada, maka ada peluang kepada calon yang lain dari eksternal untuk diusung, namun wajib baginya mengambil wakil dari partai Golkar," kata Timisela kepada media ini, Selasa (25/6).

Bakal calon Wali kota yang mengembalikan berkas di DPD Golkar Kota Ambon adalah, Bodewin Watimena, Jantje Wenno, dan Agus Ririmase. Sedangkan bacalon wawali Ely Toisutta dan Subhan Pattimahu yang merupakan kader Golkar.

"Dari ketiga calon ini, juga akan dilihat pada hasil survei. Rencana survei internal Golkar dilakukan sebanyak tiga kali dan keputusan siapa yang direkomendasi itu kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)," jelasnya.

Golkar, kata dia, seharusnya mendukung anggota DPRD Maluku dapil Kota Ambon, Richard Rahakbauw (RR) sebagai calon Walikota Ambon. Namun yang bersangkutan tidak lagi bersedia. 

"Makanya kami belum ada figur untuk kosong satu Kota Ambon, dan siapapun figur yang diusung, harus mengambil kader Golkar sebagai wakilnya," pungkas Abner. 

Lalu bagaimana dengan PDIP? Partai ini sejak awal punya dua kader yang cukup menguat bakal maju sebagai calon Walikota Ambon, yakni Mercy Barends dan Lucky Wattimury. Namun kedua nama ini perlahan mulai redup, dan hingga penutupan pendaftaran tak satupun yang mendaftar. Satu-satunya kader PDIP yang resmi mendaftar dan mengembalikan berkas di DPC PDIP Kota Ambon adalah M. Tady Salampessy.

Sekretaris DPC PDIP Kota Ambon Wenly Thenu saat dikonfirmasi mengatakan, yang melakukan pengembalian berkas pendaftaran di DPC hanya tiga bakal calon Walikota Ambon, diantaranya M. Tady Salampessy dari internal. Sedangkan dua lainnya yaitu Biodewin Wattimena dan Jantje Wenno dari eksternal.

Namun setelah dipertimbangkan secara sosiologis, Tady Salampessy kembali didorong maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur Maluku dari PDIP. 

"Kita punya dua calon dari eksternal. Karena Pak Tady didorong PDIP maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur," jelas Wenly.

Ia menjelaskan, masih terjadi tarik ulur di internal DPC.  Ada yang berkeinginan partai memberikan rekomendasi kepada Bodewin Wattimena, ada pula yang  ke Jantje Wenno. 

Dukungan masing-masing DPC kepada kedua bakal calon ini disertai dengan berbagai alasan. Namun itu, bukan merupakan hasil akhir, karena belum ada keputusan DPP PDIPm

"Untuk DPC, kita boleh punya penilaian masing-masing terhadap kedua figur ini, tetapi semua tergantung dari DPP. DPP putuskan siapa, maka semua harus wajib ikut dan mengamankan putusan tersebut," tegas Wenly. (Wahab)