AMBON, AT-Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi advokasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan sosialisasi program BPMP Provinsi Maluku Tahun 2023 di Swiss-Belhotel Ambon. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 10-12 April 2023 itu diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Maluku.

Kegiatan Rakor ini mengundang pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan anggota DPRDyang membidangi pendidikan di provinsi dan 11 kabupaten/kota, serta Person in charge (PIC) atau penanggung jawab program Merdeka Belajar di Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji,yang turut hadir sekaligus membuka kegiatan itu secara resmi, mengharapkan agar hasil Rakor ini dapat diselaraskan dengan program di masing-masing Dinas Pendidikan, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota demi peningkatan mutu pendidikan di Maluku saat ini dan di masa mendatang. 

"Saya berharap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak dan ibu yang hadir mengikuti kegiatan ini menyimak dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan implementasi kebijakan  program Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek sampai saat ini, agar bisa diselaraskan dengan program kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kabupaten/ Kota, baik yang berhubungan dengan perencanasn berbasis data, program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum Merdeka, program transisi pendidikan PAUD ke SD, serta persiapan asesmen nasional  tahun 2023, demi terwujudnya pemerataan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Maluku yang kita cintai,” ujar Insun.

Insun yang juga seorang Dosen Universitas Pattimura, itu meminta agar seluruh program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku juga bisa diikuti oleh Dinas Pendidikan di 11 kabupaten/kota.

"Kita harus bersama-sama melakukan program yang selaras supaya hasil yang kita inginkan itu bisa tercapai. Tapi kalau saya (di provinsi) berlari ke kiri sementara Bapak dan Ibu (di kabupaten/kota) berlari ke kanan tentu kita tidak akan pernah bisa ketemu. Dan (itu berarti) pendidikan di Maluku akan begitu-begitu saja,"imbuhnya.

Dijelaskannya, dirinya ibarat kunang-kunang yang hanya indah dipandang,tetapi tidak dapat memberikan penerangan secara luas tanpa adanya kolaborasi dari semua pihak. Karena peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. 

“Artinya, bahwa kalau saya sendiri (berjuang) dari provinsi tentu tidak akan bisa (tercapai), karena perengkingan nilai pendidikan kita dinilai secara menyeluruh, dimulai dari pendidikan PAUD sampai SMA dan SMK. Kami punya SMA, SMK dan SLB. Sementara sekolah yang banyak jumlahnya di SD dan SMP, yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, " tambah Sangadji. 

Karena itu, sangat penting untuk selalu bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi dalam upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah.

Sebelum menutup sambutannya, Insun berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik agar capaian rapor pendidikan Provinsi Maluku kedepan semakin lebih baik dibanding tahun lalu. 

Kepala BPMP Provinsi Maluku, La Ode Safihu menekankan bahwa tujuan penting dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan, terutama di bidang pendidikan terkait implementasi program Merdeka Belajar, yang saat ini sudah 24 episode kebijakan Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk kemajuan pendidikan di seluruh Indonesia.

 "Selain itu, melalui kegiatan Rakor ini sekaligus kami mensosialisasikan program kegiatan BPMP Provinsi Maluku tahun 2023 kepada seluruh peserta," terang Ode Safihu. 

Selain itu, lanjutnya, kegiatan advokasi dan sosialisasi ini juga dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi sesama pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Maluku, serta untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan Merdeka Belajar. 

Lebih lanjut dikatakan Ode Safihu, kegiatan ini bukan sebatas seremonial, namun akan ditindaklanjuti melalui kerja sama dan kolaborasi antara BPMP Maluku dan seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, lanjut dia, sangat penting dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan BPMP Provinsi Maluku, sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara ketua panitia kegiatan, Saing Mahu, yang juga selaku Ketua Pokja Komunikasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Pendidikan BPMP Provinsi Maluku itu dalam laporannya menyampaikan pihaknya mengundang 127 peserta. Mereka yang diundang selain dari unsur pimpinan SKPD terkait dan unsur DPRD, juga penanggung jawab atau PIC IKM, PSP, PBD, dan AN di masing-masing Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, serta dari BPMP Provinsi Maluku. 

Melalui Rakor advokasi ini, lanjutnya, diharapkan akan terbangun sinergitas dan kerjasama yang lebih erat antara BPMP Provinsi Maluku dengan Dinas Pendidikan, Bappeda, DPRD Komisi B yang ada di 11 kabupaten/kota dan provinsi, serta stake holder lainnya dalam rangka memajukan pendidikan di Maluku

"Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah akan dihasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terkait implementasi Merdeka Belajar di 11 kabupaten/kota dan Provinsi Maluku," jelas Mahu. 

Hadir narasumber utama pada kegiatan itu adalah Kepala BPMP Provinsi Maluku yang memaparkan kebijakan Merdeka Belajar. Sementara materi yang terkait Program Sekolah Penggerak (PSP), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Perencanaan Berbasis Data (PBD), Asesmen Nasional (AN) disampaikan oleh Tim BPMP yaitu para Ketua Pokja dan masing-masing PIC PDM (PAUD dasar, dan menengah) terkait. (PRO)