NAMROLE,AT- Sekertaris Dinas Pendidikan  Kabupaten Buru Selatan Ahmad Wael mengatakan, masalah hibah lahan menjadi faktor utama yang menyebabkan hingga saat ini  gedung  sekolah di Dusun Kusu-Kusu, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama  belum juga dibangun. 

 
Pasalnya, proses pembangunan sebuah gedung sekolah harus  dibangun diatas  lahan yang sudah dihibah atau dibebaskan.   

"Jadi, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)  SD di Dusun Kusu-Kusu tidak dilakukan  di lahan yang statusnya tidak jelas,” ujar  Wael  kepada media ini, Senin (6/5) sekaligus meluruskan polemik  terkait proses belajar mengajar  siswa-siswi masih menggunakan rumah milik masyarakat di dusun tersebut. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, kata  Wael, tidak menutup mata dengan kondisi atau masalah pendidikan di dusun tersebut. Ini dibuktikan dengan  peninjauan  yang dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten Buru Selatan Ali Soulisa, camat  Waesama serta  kepala Desa Wamsisi untuk melihat langsung kondisi dan aktifitas belajar mengajar di SD Kusu-Kusu.  

“ Dinas Pendidikan  tidak tutup mata dengan masalah  di  SD tersebut. Bila ada  masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan pihaknya tidak merespon keluhan masyarakat  sangatlah tidak benar,” bantahnya.

Untuk masalah lahan, lanjut Wael, beberapa waktu  lalu, kepala sekolah sudah menyerahkan surat hibah lahan  ke Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan. Hanya saja surat hibah lahan tersebut harus diperbaiki lagi, karena ada beberapa kekurangan. Salah satunya surat hibah itu harus di tandatangani di atas  kertas  bermetrai.

 “ Surat hibah lahan sudah diberikan oleh kepala ke Dinas Pendikan. Namun setelah dipelajari, surat itu perlu di tinjau atau diperbaiki lagi,”sebutnya.

Jika suratnya sudah ada dan sudah sesuai dengan prosedur yang dinginkan, lanjut dia, maka  akan diupayakan untuk anggaran pembangunan gedung sekolah SD di  Desa Wamsisi  akan diusulkan ke DPRD saat pembahasan anggaran perubahan. “ 

Awalnya kita rencanakan dimasukan di APBD murni 2024, namun harus disertai dengan naskah hibah lahan sehingga akan diupayakan untuk dimasukan di APBD Perubahan tahun 2024,” janjinya.

Terkait dengan proses belajar mengajar yang hingga kini masih menggunakan rumah milik masyarakat, Wael mengaku,  Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan sudah membangun koordinasi dengan  pemerintah Kecamatan   Waesama    untuk menggunakan sejumlah kantor UPTD   baik itu pertanian maupun perikanan yang  kosong  dan tidak difungsikan.

 “ Gedung-gedung itukan milik pemerintah, bisa digunakan untuk aktifitas belajar mengajar, sambil menunggu proses pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) diatas lahan yang telah dihibah masyarakat di Dusun Kusu-Kusu,” pungkasnya.(Edy)