AMBON,AT-Menghadapi Pemilu Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan yang ada di Bumi Seribu Pulau. 

Bawaslu Maluku  mengundang perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) mulai dari HMI, IMM, PMII, GMKI, PMKRI, GMNI, KAMMI, Fatayat NU Maluku, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, BKPRMI hingga AMGPM. 

Rakor yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Ambon, Senin (5/8) itu, difokuskan pada Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024. Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP IKatan Pemuda Muhammadiyah (IMM), Muhammad Dzaki Muborok dihadirkan sebagai pemateri.

Menurut Daim Baco Rakhawarin, Anggota Bawaslu Maluku memaparkan, pengawasan partisipatif harus melibatkan segenap komponen masyarakat sebagai generasi milenial, termasuk teman-teman dari OKP yang ada di Maluku. 

"Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan dari pada penindakan. Karenanya Bawaslu membutuhkan kerja sama OKP, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi masyarakat (Ormas) maupun lembaga yang lain, " ungkapnya. 

Daim merincikan, di Bawaslu provinsi ada lima orang, kemudian kabupaten tiga orang, begitupun di kecamatan ada tiga orang dan sisanya pengawas TPS yang direkrut pada saat jelang pencoblosan nanti.

"Personil memang terbatas. Olehnya itu, teman-teman OKP, BEM, dan Ormas bisa menjadi mata dan telinga untuk kemudian menghasilkan Pemilu yang berkualitas," kata Daim sembari membuka kegiatan rakor tersebut.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Maluku itu, berharap Rakor tersebut dapat memberikan edukasi politik yang baik kepada peserta yang hadir.

"Kami sangat membutuhkan sinergitas bersama Ormas, OKP maupun BEM, " pungkasnya. 

Sementara itu, Stevin Melay, Anggota Bawaslu, pada kesempatan itu menuturkan, Bawaslu terus mengintensifkan upaya pengawasan untuk mencegah pelanggaran pemilu, salah satunya dengan melakukan evaluasi yang dianggap penting, baik secara internal maupun eksternal,

"Rakor evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk memastikan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada November mendatang," ungkapnya.

Stevin mengakui bahwa, Bawaslu dalam pendekatan kuantitatif sangat mengalami kesulitan, apalagi terhadap pelaksanaan kerja pengawasan.

"Bawaslu memiliki keterbatasan tenaga jika dibandingkan dengan luas wilayah kita, maka dibutuhkan semangat yang luar biasa," katanya. 

Terhadap kendala itu, kata Stevin, pihaknya merasa penting melibatkan OKP untuk ikut bersama melakukan pengawasan dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Pilkada.

"Teman-teman OKP harus tetap konsern terhadap pesta demokrasi karena kontribusi OKP sangat penting dalam memberikan catatan kritis baik agenda politik nasional maupun lokal," kuncinya. 

Farhan Suneth, salah seorang peserta dari Pemuda Muhammadiyah Maluku mengapresiasi kegiatan Rakor yang dilakukan Bawaslu dengan melibatkan OKP.

"Saya kira sinergitas Bawaslu bersama OKP tentang hasil evaluasi pemilu 2024 merupakan langkah positif, karena persoalan pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga peran OKP dan ormas sangat dibutuhkan," singkatnya.(Cal)