MASOHI, AT. – Tepis isu soal turunnya kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dari kelas C ke D, Direktur RSUD Masohi, Anang Rumuar, akhirnya angkat bicara. 

Rumuar menyebutkan bahwa isu tersebut bermula dari hasil review nasional kelas rumah sakit oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kementerian Kesehatan RI. Dalam dokumen itu, RSUD Masohi termasuk dalam daftar rumah sakit yang hasil review-nya dinyatakan “tidak sesuai” dengan kelas yang ada.

Namun, menurutnya, ketidaksesuaian itu bukan berarti RSUD Masohi turun kelas, melainkan terjadi karena keterlambatan pengunggahan data terbaru dari rumah sakit ke sistem RS Online milik Kemenkes.

“RSUD Masohi tetap memenuhi syarat sebagai rumah sakit kelas C. Review tersebut berdasarkan data lama, bukan data terkini. Ada kendala teknis berupa maintenance sistem, sehingga data baru belum terunggah tepat waktu,” jelas Rumuar kepada wartawan, Jumat (4/7). 

Ia menambahkan bahwa kondisi serupa juga terjadi pada mayoritas rumah sakit di Maluku, termasuk RS Siloam Ambon. Dari total 14 rumah sakit di Provinsi Maluku yang masuk dalam review, hanya RSUD Tiakur Kabupaten MBD yang dinyatakan sesuai kelasnya.

Menindaklanjuti hasil review tersebut, pihak RSUD Masohi telah menyampaikan klarifikasi lisan dan tertulis ke Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Bahkan, Dinkes Provinsi telah mengirimkan surat resmi kepada Plh. Dirjen Yankes Kemenkes RI untuk mengajukan review ulang terhadap dua rumah sakit, yakni RS Siloam Ambon dan RSUD Masohi.

Rumuar juga membantah keras adanya rumor bahwa sejumlah dokter akan hengkang dari RSUD Masohi akibat hasil review tersebut.

“Itu tidak benar. Seluruh dokter di RSUD Masohi berstatus ASN Pemkab Maluku Tengah, bahkan mendapat tunjangan daerah dan ada yang sedang disekolahkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa kualitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Masohi tidak terdampak oleh hasil review sementara itu. Menurutnya, pelayanan tetap berjalan normal dan profesional sesuai standar yang berlaku.

“Kami harap isu ini tidak dipolitisasi. Yang paling penting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik dari kami,” tutup Rumuar. (AJ).